Kab. Bogor

PSP3 IPB University Hadirkan Diah Pitaloka dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

BOGOR-KITA.com, DRAMAGA – Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB University menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, (1/6/2021). Sosialisasi yang digelar secara hybrid tersebut dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila dan Napak Tilas 69 Tahun di IPB University, Gagasan dan Visi Bung Karno Membangun Pertanian dan Pedesaan Indonesia.

Kepala LPPM IPB University, Dr Ernan Rustiadi mengatakan, sejarah pembangunan pertanian tentunya tidak dimulai dari tahun 1969. “Kalau kita melihat ke belakang lagi, bahwa perjuangan dalam mendirikan sekolah tinggi pertanian di Indonesia memerlukan proses yang panjang sekali. Berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara lain, Indonesia relatif terlambat dalam mendirikan perguruan tinggi,” ujar dosen IPB University dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan ini.

Sementara, Fakultas Pertanian di Indonesia didirikan pada tahun 1941 yaitu didirikan di Bogor. Dengan demikian, fakultas pertanian lebih tua dari Universitas Indonesia maupun IPB University sendiri.

Baca juga  Uzbekistan Siap Kerjasama Dengan Kabupaten Bogor

“Pendirian Fakultas Pertanian ini tidak terlepas dari tokoh-tokoh pendiri bangsa kita. Di tahun 1952, Bung Karno menyampaikan pidatonya yang terkenal tentang urusan pangan rakyat adalah soal hidup dan mati bangsa dan pidato tersebut disiarkan ke seluruh tanah air,” ujar Dr Ernan.

Namun demikian, sosok yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pengkajian, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) IPB University ini menandaskan, Indonesia belum mampu mewujudkan kedaulatan pangan secara berkelanjutan. Di samping itu, Indonesia juga masih dihadapkan dengan berbagai tantangan dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional.

“Oleh karena itu, IPB University hadir untuk berupaya memecahkan tantangan-tantangan tersebut sehingga dapat mewujudkan visi Bung Karno,” pungkasnya.

Terkait semangat Bung Karno tersebut, Diah Pitaloka, Anggota MPR RI menyebutkan, kedaulatan pangan yang ingin diwujudkan oleh Bung Karno dapat menjadi kenyataan. Dirinya menyebut, dalam konteks pertanian saat itu, Bung Karno mengambil simbolisme Marhaen yang diambil dari petani Jawa Barat.

Baca juga  MoU dengan Unpak, Cara Ade Yasin Majukan Kabupaten Bogor Bersama Akademisi

“Marhaenisme yang diambil Bung Karno adalah kaum yang mempunyai alat produksi tetapi tidak besar. Artinya, Marhaen ini adalah subjek bagi dirinya sendiri dalam membangun kesejahteraan,” ujarnya.

Seharusnya, kata Diah, dari semangat ini turut menjadi jembatan emas dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Sayangnya, semangat tersebut seakan menghilang sehingga masih banyak produk-produk pangan impor.

“Dahulu apel Malang masih menjadi tren, tetapi saat ini pasaran apel Malang sudah jauh sekali dari pasaran. Bahkan, bisa jadi, 30 tahun mendatang bisa jadi apel Malang sudah tidak ada,” ujarnya.

Dirinya berharap, para dosen maupun inovator pangan tetap optimis dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Ia juga menyebut, COVID-19 turut menjadi momentum dalam membangun desa terutama pertanian dan pangan dari desa.

“Kehadiran COVID-19 ini justru menyadarkan kita bahwa pembangunan desa itu harus diprioritaskan. Kita tahu, selama pandemi ini justru yang mampu bertahan itu adalah masyarakat desa dengan pertaniannya,” ungkapnya.

Baca juga  Kolaborasi Pembangunan

Terkait upaya mewujudkan kedaulatan pangan, Prof Muladno menjelaskan bahwa saat ini IPB University telah mengembangkan Sekolah Peternakan Rakyat (SPR). Melalui SPR tersebut, peternak dibina tentang budidaya peternakan seperti sapi, kambing, domba maupun unggas.

“Kami menghadirkan SPR karena salah satu problematika peternak adalah tentang pengetahuan. Sehingga, kehadiran SPR berusaha membina masyarakat terkait budidaya, pemasaran maupun pengolahan pasca panennya,” ujar Prof Muladno yang saat ini menjadi Kepala PSP3 IPB University.

Melalui SPR tersebut, Guru Besar Fakultas Peternakan IPB University ini mengatakan, pihaknya berusaha menggandeng stakeholder terkait seperti perbankan sebagai pemodal maupun industri pengolahan. Dengan demikian, kehadiran SPR diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam mewujudkan kedaulatan pangan terutama daging nasional. [] Hari

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Terpopuler

To Top