Praktik Ijon Masih Jerat Petani, Endang Tohari Dorong Penguatan Koperasi
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota Komisi IV DPR RI, Endang Setyawati Tohari, menilai penguatan koperasi menjadi langkah strategis untuk memutus praktik ijon yang hingga kini masih membelenggu petani. Melalui koperasi, petani diharapkan memiliki akses pembiayaan sekaligus tempat menjual hasil panen dengan harga yang lebih adil tanpa bergantung kepada tengkulak.
Menurut Endang, praktik ijon masih terjadi karena banyak petani membutuhkan uang tunai sebelum masa panen. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh tengkulak dengan membeli hasil panen jauh sebelum waktunya.
“Yang namanya ijon, belum panen sudah dibeli. Nah, sekarang makanya harus ada koperasi supaya koperasi ini bisa membeli hasil petani ketika mereka sedang membutuhkan uang. Selama ini sistem ijon memberikan uang terlebih dahulu sebelum panen. Ini yang harus kita gerakkan bersama,” ujar Endang usai menggelar kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Sekretariat PWI Kota Bogor, Jumat (31/7/2026).
Ia mengatakan, keberadaan koperasi akan memberikan alternatif pembiayaan bagi petani sehingga mereka tidak lagi terpaksa menjual hasil panen lebih awal dengan harga yang rendah.
Selain persoalan ijon, Endang juga menyoroti praktik mafia beras yang dinilai merugikan petani dan mengganggu tata niaga pangan. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dengan dukungan anggaran yang memadai agar praktik tersebut dapat diberantas.
“Langkah kita mendorong Kementerian Pertanian dengan memberikan anggaran yang cukup untuk pengawasan. Kemudian kita juga ikut memberikan nama-nama mafia beras itu. Karena memang mereka yang mencelakakan kita dan praktiknya sudah mengakar sampai ke petani-petani,” katanya.
Endang juga mengajak insan pers untuk ikut mengawal pemberantasan mafia beras melalui pengawasan publik. Menurutnya, jaringan informasi yang dimiliki media dapat membantu mendeteksi lebih dini adanya penyimpangan di lapangan.
“Tidak hanya kami saja, wartawan juga harus ikut berperan karena mereka sudah punya jaringan yang luas. Kalau di pasar induk beras mulai tidak ada, mereka bisa mengetahui lebih awal,” ucapnya.
Meski demikian, ia memastikan ketahanan pangan nasional masih terjaga. Pemerintah, kata dia, terus memperkuat cadangan pangan sebagai langkah menghadapi potensi krisis pangan global akibat perubahan iklim.
“Ketahanan pangan kita sekarang berhasil walaupun banyak hoaks. Pemerintah memang menyimpan cadangan beras karena saat ini dunia menghadapi ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim. Yang diperhatikan sekarang adalah menjaga kedaulatan pangan kita,” tuturnya.
Endang juga memastikan ketersediaan pangan di Kota Bogor masih dalam kondisi aman.
“Kota Bogor sendiri aman, Alhamdulillah,” katanya.
Ia menegaskan Komisi IV DPR RI terus mengawal berbagai persoalan sektor pertanian melalui rapat bersama kementerian maupun kunjungan langsung ke lapangan. Berbagai kebutuhan petani, mulai dari irigasi, alat pertanian hingga perlindungan lahan pertanian, terus diperjuangkan.
“Setiap RDP kita duduk bersama. Setiap panen raya kita ikut turun. Kalau ada kesulitan irigasi atau kebutuhan alat pertanian seperti hand sprayer, kita dorong penyelesaiannya. Saya juga memiliki database mengenai kebutuhan pertanian di Bogor,” ujarnya.
Terkait pemberantasan mafia beras, Endang menyebut pemerintah telah mengambil langkah melalui mekanisme penanganan, sementara DPR RI juga tengah menyusun regulasi yang lebih komprehensif melalui pembahasan Undang-Undang Pangan.
“Sudah ada. Apalagi sekarang kita sedang menyusun Undang-Undang Pangan,” pungkasnya. [] Ricky
