Choky Pasaribu (tengah)
BOGOR-KITA.com – Keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kepengurusan KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Bogor terus menuai kontroversi. Pasalnya, ada larangan bagi PNS menjadi pengurus KONI atau cabang olahraga, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"PNS menjabat di KONI jelas sekali melawan aturan. Lihat aturannya di PP nomor 16 tahun 2007 dan SE Mendagri nomor 800 tahun 2011," kata Farid Abdul Mu'min, Koordinator Jaringan Mahasiswa Lintas Kampus Bogor Raya, menanggapi pertanyaan wartawan di Bogor, Rabu (5/8/2015).
Menurut Farid, kenekatan PNS melawan aturan merupakan bentuk ketidaksiplinan, ketidakpatuhan dan sekaligus menunjukan kerakusan akan kekuasaan. "Para PNS itu tahu aturan tapi berani menabraknya, ini memprihatinkan," ujarnya.
Karena itu, untuk kembali mengingatkan para PNS tersebut, Farid menegaskan, dirinya akan membentuk tim investigasi guna menginventarisir nama-nama PNS atau pejabat Pemkab Bogor yang tidak mengindahkan PP 16 dan SE Mendagri 800.
"Setelah datanya fix, kami akan laporkan mereka (PNS, red) itu ke Menpan RB, Mendagri dan Gubernur Jabar untuk ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi. Dan kepada Bupati Bogor, kami akan meminta beliau konsisten dengan pernyataannya terdahulu yang melarang PNS menjadi pengurus KONI," tegas Farid.
Secara terpisah, Koordinator Komunitas Masyarakat Pecinta Olahraga Bogor, Coky Ps, mendesak Bupati Nurhayanti dan DPRD setempat untuk menyikapi kontroversi PNS menjabat pengurus KONI. Jika tidak, hal itu akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Bupati dan DPRD.
"Sikapi segera, jangan melebar jadi polemik berkepanjangan. Saya yakin Bupati dan Dewan peka akan situasi dan kondisi saat ini, pemimpin harus menepati ucapannya dan menunjukan integritasnya di hadapan publik. Soal PNS ini langsung clear jika Bupati tegas," imbuh Coky. [] Admin
