BOGOR-KITA.com, BOGOR – Berikan pedagang kaki lima (PKL) pendidikan e-commerce sebagai kompensasi larangan berjualan. Demikian salah satu solusi yang dikemukakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (Unpak) Bogor Dr Hendro Sasongko menanggapi langkah Pemerintah Kota Bogor yang melarang PKL berjualan dalam rangka menangani corona.
Pelarangan PKL berjualan di Kota Bogor dituangkan dalam Surat edaran nomor 511.23/132-PKL yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas KUKM Kota Bogor Samson Purba. Isi surat edaran tersebut adalah, bahwa mempertimbangkan situasi terkait cepatnya penyebaran wabah penyakit Corona Virus Disease (COVID-19), serta menindaklanjuti Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Instruksi Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Instruksi Wali Kota Bogor, dengan ini kami menginstruksikan kepada seluruh PKL di Kota Bogor memberhentikan kegiatan usahanya terhitung mulai tanggal 29 Maret 2020 pukul 18.00
“Dalam konteks ini, para pelaku PKL dapat diberikan pelatihan dan pengetahuan mengenai bisnis digital atau e-commerce yang terus meningkat pesat, tentu dalam konsep yang sederhana tapi aplikatif. Demikian pula, sebagian dana kelurahan dapat dialokasikan untuk memperkuat jaringan internet di remote area yang menjadi basis tempat tinggal para pelaku PKL,” kata Hendro kepada BOGOR-KITA.com, Selasa (31/3/2020) malam.
Hendro Sasongko mengatakan, kita harus sepakat bahwa kondisi saat ini memang sangat ekstrim, karena wabah covid-19 punya daya sebar sangat agresif dan sudah menjadi masalah global.
“Jadi kita harus maklum dengan kebijakan pemerintah saat ini, karena memang physical distance itu syarat utama pencegahan penyebaran virus tersebut. Untuk saat ini, prioritas utama adalah keselamatan jiwa, dengan konsekuensi apa pun,” kata Hendro.
Jadi kalau PKL dilarang berjualan, mohon dipandang dari sudut opsi yang terbatas itu, karena bisnis PKL itu identik dengan berkumpulnya banyak orang.
Tapi tentu pemerintah harus hadir di sini, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah pusat sendiri sudah menganggarkan lebih dari Rp 400 triliun untuk penanganan dampak corona, di mana sekitar Rp 110 triliun di antaranya, dialokasi untuk pengamanan sosial.
Info terkini juga menyebutkan, ada relaksasi beban pajak penghasilan karyawan di sektor industri, pembebasan beban listrik untuk golongan 450 watt, serta perluasan dan peningkatan besaran penerima bantuan sosial. Itu adalah komitmen Pemerintah Pusat.
Lalu bagaimana dengan peran pemerintah daerah? “Kita harus maklum dengan kapasitas fiskal Kota Bogor yang relatif terbatas, sehingga tidak bisa berharap banyak untuk mampu memberi dana bantuan, tapi Pemerintah Kota bisa membebaskan iuran atau retribusi daerah yang selama ini menjadi beban PKL,” Hendro.
Disamping itu juga perlu mengoptimalkan program pengembangan UKM yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Kegiatan bisnis yang melambat saat ini, bisa dimanfaatkan oleh Pelaku UMKM dan PKL, untuk meningkatkan pengetahuan bisnisnya melalui pelatihan, penyuluhan dan sebagainya.
Cukup banyak kajian yang memprediksi akan terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan sampai menjadi hanya sekitar 1-2 persen pada tahun 2020 ini. Di beberapa daerah seperti Bali, bahkan diprediksi minus.
Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi Kota dan Kabupaten Bogor? Melihat historisnya, selalu di atas pertumbuhan rata rata nasional. Oleh sebab itu, tentu kita berharap agar tahun 2020 ini masih di atas ekspetasi pertumbuhan rata rata nasional. Mengingat kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran adalah sektor konsumsi, maka kompensasi dan stimulus dari Pemerintah Pusat sangat diharapkan dapat menjaga peran sektor konsumsi tersebut.
Sementara dari sisi produksi, sektor industri pengolahan tidak bisa diharapkan sebagai imbas wabah corona ini, namun masih ada harapan di sektor informasi dan komunikasi, yang dalam beberapa tahun terakhir selalu konsisten tumbuh cukup agresif. [] Hari
