Rapat evaluasi PSBB Kota Bogor

Pemkot Bogor dan DMI Matangkan Protokol Kesehatan di Masjid

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya meminta Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bogor untuk berkoordinasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Kantor Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor untuk menyusun formula dan protokol kesehatan bagi masjid yang diperbolehkan melaksanakan sholat berjamaah.

Hal itu disampaikan Bima saat menggelar rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor terkait penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa transisi yang berlangsung di ruang Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Rabu (27/5/2020).

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Hendri Fiuser, Dandim 0606/Kota Bogor Kolonel Teguh Cahyadi, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor Bambang Sutrisna, Dandenpom III/1 Bogor Letkol CPM Sugiarto, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim, Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Bogor, perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Bogor dan para camat.

Baca juga  RUU Omnibus Law , Dekan FH Unpak Pertanyakan Komiten Terhadap UU Otonomi Daerah

“Ada keinginan dari jamaah untuk melakukan protokol kesehatan yang ketat di masjid. Secara prinsip kami menyepakati itu. Saya minta Pak Kyai Ade Sarmili, Ustadz Dede untuk membantu tim hukum merumuskan protokol di masjid. Jadi supaya diksinya menjadi pegangan teman-teman DKM di wilayah. Masjid mana yang sudah boleh dan harus menerapkan apa, selain masjid juga berfungsi sebagai pusat edukasi dan bantuan sosial bagi warga sekitar,” ujar Bima.

Di tempat yang sama, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bogor KH Ade Sarmili menyatakan bahwa jumlah masjid di Kota Bogor ada 875 unit. “Hampir 80 persen masjid sudah disiplin dengan PSBB sejak tahap pertama hingga ketiga kemarin. Hanya daerah tradisional yang masih melakukan aktivitas keagamaan,” ungkap Ade.

“Alhamdulillah sebagian besar paham. Tidak ada satupun kalimat dari fatwa MUI yang memerintahkan menutup masjid, tidak ada yang menyuruh MUI untuk tidak beribadah, Islam tidak menyulitkan apapun. Jamaah bisa beribadah di rumah,” tambahnya.

Terkait penyesuaian protokol kesehatan, kata Ade, DMI akan menyesuaikan masjid-masjid mana saja yang sudah boleh melaksanakan ibadah berjamaah. “Ada kategori masjid sektor, yakni masjid yang berada di perusahaan atau instansi. Ada masjid publik yang ada di wilayah-wilayah. Hasil kesepakatan sementara bagi masjid yang bersentuhan sangat tinggi dengan masyarakat yang datang dari luar Bogor, yang di pinggir jalan, kemanapun orang bisa mampir, Masjid Raya misalnya (di Jalan Pajajaran, Baranangsiang), itu kan jalur mudik, itu tidak untuk umum dulu,” jelasnya.

Baca juga  IUWASH: Tak Seperti Gadget, Sanitasi Belum Dianggap Sebagai Kebutuhan oleh Warga

Untuk masjid di perkampungan, lanjutnya,  relatif bisa mendeteksi warganya sendiri. “Itu kemudian diberi ruang, itu dengan protokol yang sangat ketat, kita masih matangkan dan susun protokolnya seperti apa. Ini angin baru,” tandasnya.[]Hari



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *