BOGOR-KITA – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi positif kegiatan 6 (enam) Organisasi Masyarakat Sipil yang terhimpun dalam Forum CSO (Civil Society Organization) untuk Penguatan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor telah melakukan promosi terbentuknya Desa Inklusi di Kabupaten Bogor yang dikemas dalam acara Seminar dan Festival Desa 2019.
“Terimakasih kepada lembaga yang mengadakan acara, melakukan pembinaan kepada masyarakat yang bisa mengusulkan kegiatan yang responsif gender yang telah dilakukan di 12 desa. Khususnya perempuan untuk lebih berani dalam menyampaikan aspirasinya. Sebetulnya di aturan nya
bahwa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasinya harus melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tutur Kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (Kadis DPMD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat Deni Ardiana kepada Bogor-kita beberapa waktu lalu.
Festival desa merupakan implementasi awal dari komitmen berbagai pihak mewujudkan Desa Inklusi di Kabupaten Bogor. Kegiatan ini telah diselenggarakan Rabu (31/7/2019).
Forum CSO yang menghimpun Yayasan satu Keadilan (YSK), Metamorfosis, Relawan Kesehatan Masyarakat (REKAM), Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI), Yayasan PEKA Indonesia (YPI) Jaringan Radio Komunitas (JRK) Jawa Barat melalui kerjasama kemitraan dengan Search For Common Ground (SFCG), Perkumpulan IDEA dan didukung oleh Uni Eropa telah melakukan serangkaian kegiatan di 12 desa (Pondok Udik, Antajaya, Cibentang, Ciseeng, Cimanggis, Waringinjaya, Rawapanjang, Susukan, Sasakpanjang, Nanggerang) di 4 (empat) Kecamatan (Kemang, Bojonggede, Tanjungsari dan Ciseeng) Kabupaten Bogor. Sejumlah kegiatan yang diselenggarakan sejak Mei hingga Juli 2019 itu bertujuan memperkuat posisi pemerintahan desa dan masyarakat melalui pengarusutamaan gender dalam perencanaan partisipatif pembangunan desa.
Hadir dalam kegiatan seminar dan festival desa tersebut Direktur Penanganan Daerah Paska Konflik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Kepala Kantor Perwakilan Ombudsman RI untuk Jakarta Raya Teguh P Nugroho, dan Mike Verawati (aktifis dan pemerhati perempuan), serta Novianty Manurung, Programme Manager – Governance (Rule of Law and Justice), Border Management Civil Society and Local Authorities European Unian (EU).
Selain itu, dalam kegiatan Festival Desa 2019 juga telah dilakukan deklarasi oleh perwakilan masyarakat, pemerintahan dan organisasi masyarakat sipil. Deklarasi ini merupakan penegasan dari sikap masyarakat dan pemerintah kabupaten Bogor dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan desa yang inklusi menuju masyakarat inklusi, damai dan toleran.
Di puncak acara Festival Desa 2019 jugga digelar panggung seni dan budaya masyarakat Bogor yang melibatan kelompok muda kreatif seni dan budaya dari Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Jakarta. Berbagai pentas seni komunitas, diantaranya pertunjukan Barongsai dan Pertujukan Musik dari Kelompok Disabilitas.
Selain 4 (empat) acara dalam Festival Desa 2019 diatas, juga telah dilakukan kegiatan layanan publik, diantaranya Pemeriksaan Kesehatan dan Klinik Hukum. Kedua kegiatan layanan ini diberikan secara cuma-cuma (gratis) sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat Bogor. [] Admin
