Kota Bogor

Pasca Kisruh PPDB, Bima Arya Rotasi Mutasi Puluhan Kepala Sekolah dan Pejabat Disdik  

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melantik 64 pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bogor.

Pelantikan itu digelar di aula gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Kecamatan Bogor Utara, Senin (31/7/2023).

Dari 64 pejabat yang dilantik itu diantaranya PPPK 14 orang, pejabat fungsional dua orang, Kepsek SD 31 orang, Kepsek SMP delapan orang, eselon IIIB enam orang dan eselon IIIA tiga orang.

Usai melantik, Bima Arya memberikan amanat khusus kepada jajaran Disdik Kota Bogor agar melakukan inovasi dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 nanti.

Bima mengatakan, bahwa pada PPDB sistem zonasi yang lalu banyak yang pembelajaran yang harus dibenahi dan diperbaiki.

Baca juga  Kadinkes Kota Bogor: Sarpras Kami Lebihi Standar BPJS

Namun, Bima Arya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh guru, pimpinan sekolah, tenaga pendidik dan pejabat Disdik Kota, atas usahanya agar seluruh warga Kota Bogor memperoleh pendidikan yang layak.

“Mencerdaskan kehidupan bangsa tugas kita bersama. Memperoleh pendidikan adalah hak masyarakat. Saya sebagai wali kota akan melakukan langkah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan akses pendidikan dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat Kota Bogor,” ucap Bima Arya.

Bima juga menitipkan kepada Kepala Disdik Kota Bogor Sujatmiko Baliarto dan Sekretaris Disdik Kota Bogor yang baru Hendres Deddy Nugroho, bahwa dirinya tidak mau ada kunjungan dari disdik yang memberatkan sekolah, kemudian acara perpisahan dan acara sekolah lain juga agar tidak memberatkan orang tua. Boleh ada tapi harus wajar, sesuai kemampuan orang tua.

Baca juga  Pemkot Bogor Luncurkan Aplikasi Sistem Kerja Sama Daerah 

“Harus ada perubahan sistem di Disdik ini. Kadis, sekdis dan yang lainnya harus berkolaborasi agar Kota Bogor menjadi contoh daerah lain dalam hal PPDB,” tegasnya.

Bima menegaskan, bahwa semua yang berkaitan dengan kisruh PPDB harus dievaluasi mulai dari operator sampai Kabid dan tentu Kadis dilingkungan Disdukcapil dan Disdik.

Menurutnya, harus ada sistem yang memastikan konfirmasi ulang dan verifikasi ulang untuk memastikan tidak ada titip nama di KK, untuk memastikan tidak ada yang terpinggirkan hak-nya karena ada yang melanggar.

“Tugas kami juga memastikan jumlah sekolah cukup dan gurunya ada. Agar semua seimbang antara lulusan SD ke tingkat SMP,” ujarnya.

Dirinya pun sudah memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa, sehingga PPDB bisa lebih baik kedepannya. Dan dirnya oun mengaku sudah menerima hasil lengkap dari Inspektorat terkait kecurangan PPDB.

Baca juga  DLLAJ Matangkan Rencana Rerouting Angkot

“Atas hasil kerja komprehensif dan lengkap, saya ucapkan terimakasih. Kami akan benahi semaksimal mungkin sistem PPDB. Disdukcapil harus dibenahi dan harus lebih ketat sistem yang ada. Tidak begitu saja perpindahan domisili kependudukan,” pungkasnya. [] Ricky

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top