BOGOR-KITA.com – Ketua DPD KNPI Kota Bogor Bagus Maulana Muhammad angkat bicara terkait dugaan korupsi yang terjadi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor. Bagus mengatakan, memang benar jika Kejari Bogor belum buka-bukaan secara gamblang terkait kasus ini, karena bisa jadi mereka tengah bekerja dengan hati-hati serta seksama.
Bagus berharap, apapun yang terjadi di KPU, jangan sampai merusak rencana serta program kerja terutama dalam menghadapi proses pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres).
“Proses hukum memang harus jalan terus, namun jangan sampai mengganggu kinerja. Karena itu, saya berharap juga kepada aparat penegak hukum agar bekerja maksimal sehingga kasus ini tidak berlarut-larut. Jangan lupa juga, ungkap mulai dari otak sampai ke penerima aliran uang korupsi ini. Jika nilainya miliaran, tentu prediksi saya, pelakunya tidak sendirian,” beber Bagus saat dihubungi awak media, Jumat (07/12/2018).
Ia mengatakan ini tentu akan menjadi kasus yang heboh jika benar terjadi. Dan kini publik menantikan, siapa saja yang terlibat atau bermain dalam proses merugikan keuangan negara dengan nilai fantastis tersebut.
Sebelumnya, terdengar kabar jika sejumlah jaksa dari Kejari Bogor bertolak ke Kota Bandung untuk melakukan pemeriksaan dan meminta keterangan, dari Ketua KPU Kota Bogor, Undang Suryatna, terkait dugaan korupsi yang terjadi di tubuh institusi penyelengara pemilu.
Namun saat dikonfirmasi, Kasi Intel Kejari Bogor Widiyanto Nugroho tidak membantah atau membenarkan, kabar atas Ketua KPU tersebut.
“Saat ini masih pendalaman. Mohon sabar,” singkat Widiyanto, saat ditanya apakah Undang Suryatna telah diperiksa oleh kejari, kemarin.
Seperti diberitakan, dugaan korupsi di tubuh penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor diharapkan tidak berlangsung berlarut-larut, dan penegak hukum segera mengambil langkah cepat, sebelum atau untuk menghindar usaha penghilangan sejumlah barang bukti.
Selain dikhawatirkan ada upaya menghilangkan barang bukti, maka Ketua Umum Korps Mahasiswa (Kopma) Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) Bogor, Lathif Fardiansyah menilai, kenapa aparat hukum harus gerak cepat, karena saat ini KPU tengah menjalani proses rangkaian pemilu mulai dari pileg serta pilpres. [] Fadil
