Ketua Presidium IPW Neta S Pane

Kerusuhan di Tolikara, Neta Desak Kapolri Evaluasi Kapolda, Wakapolda, dan intelkam Papua

Nerta S Pane

BOGOR-KITA.com Meletusnya kerusuhan di Tolikara Papua yang menyebabkan dibakarnya sebuah masjid saat jemaah melaksanakan sholat Idul Fitri adalah akibat tidak adanya kepedulian pimpinan kepolisian dan buruknya kinerja Intelkam Polda Papua. Sehingga keberadaan surat GIDI yang dikeluarkan 11 Juli 2015 tidak diantisipasi dan tidak ada upaya pencegahan hingga kemudian kerusuhan meletus.

Hal ini dikemukakan Ketua Presidium Indonsia Police Watch (IPW) Neta S Pane dalam siaran pers dikirim ke BOGOR-KITA.com, Minggu (19/7/2015).

Dari pantauan IPW, sebelum kerusuhan 17 Juli 2015 meletus di Tolikara, sudah ada dua kerusuhan lainnya. Yakni pada 9 Juli 2015, rumah warga di Kampung Yelok dibakar massa. Lalu pada 15 Juli 2015 sejumlah Hanoi (rumah tradisional) di Panaga dibakar massa.

Sebelumnya, pada 11 Juli 2015 beredar surat GIDI yang kemudian pada 17 Juli 2015 meletus kerusuhan di Tolikara, sebanyak 70 bangunan dan mesjid dibakar massa. Ada tengat waktu tujuh hari. Kenapa intelkam Polda Papua tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini? Apakah karena

Kapolda Papua sedang sibuk mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK sehingga antisipasi terhadap wilayah tugasnya terabaikan? Kerusuhan ini menunjukkan tingkat kepedulian para pejabat Polda Papua sangat rendah. Dengan adanya kasus ini, Kapolda Papua harus berjiwa besar mundur dari capim KPK. Sebab keteledoran dan kecerobohan yang dilakukannya sudah membuat keresahan luar biasa dalam hubungan antara umat beragama, tidak hanya di Papua tapi sudah meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya kerusuhan di Tolikara ini sudah sepantasnya Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolda, Wakapolda, dan intelkam Papua. Kecerobohan dan sikap teledor yang mereka lakukan membuat hubungan umat beragama menjadi tegang. Selain itu, pola kerja intelijen dan sinerji kinerja antara Intelkam Polri dan BIN, terutama di Papua patut dievaluasi. Tujuannya agar intelijen tidak kecolongan dan kedodoran lagi dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini di daerah-daerah rawan, khususnya Papua. Terlepas dari semua itu Polri harus mengusut tuntas kasus ini dan menyeret semua pihak yang terlibat ke proses hukum. [] Admin



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *