Kawal Dana BOS, Komisi IV DPRD Kota Bogor Sidak SDN Pakuan
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Untuk melakukan pengawasan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bogor.
Dalam kegiatan pengawasan pertamanya, Komisi IV DPRD Kota Bogor mendatangi SDN Pakuan Kota Bogor.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Said Mohamad Mohan mengatakan Komisi IV akan mencoba lebih dalam mengawasi penggunaan Dana BOS di sekolah-sekolah.
“Kemarin sempat ada kasus masalah dana BOS yang dilakukan oknum kepala sekolah di tahun 2020, untuk itu kita akan mengawasi penggunaan Dana BOS ini,” ucap Mohan, Kamis (4/3/2021).
Selain itu, lanjut Politisi Partai Gerindra ini, pihaknya juga ingin mengetahui adanya keluhan orang tua murid terkait dengan komite sekolah.
Kita mau melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah, jangan sampai sekolah itu menggunakan komite untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh semestinya,” katanya.
Mohan menjelaskan, dalam sidak tersebut, pihaknya belum menemukan hal-hal terkait dengan penyelewengan dana BOS.
“Kami masih dapat informasi yang normatif, belum ada temuan, namun data laporan dana BOS sudah kita pegang untuk bahan pengecekan,” tandasnya.
Komisi IV sidak SDN Pakuan, Kota Bogor, Kamis (4/3/2021).
Senada, anggota Komisi IV, Ahmad Rifki Alaydrus menuturkan kedatangan Komisi IV ke SDN Pakuan untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD terkait pemanfaatan anggaran dana BOS dan pembelajaran di saat pandemi.
“Kami tidak ingin terjadinya kasus penyelewengan dana BOS, kami ingin memaksimalkan peran fungsi DPRD Kota Bogor agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga mencoreng nama pendidikan di Kota Bogor,” ucapnya.
Terkait Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Rifki menjelaskan di SDN Pakuan kegiatan PJJ berjalan dengan baik setiap hari. Namun dirinya belum mengetahui kegiatan PJJ di sekolah lain, untuk itu dirinya akan melakukan kunjungan ke sekolah – sekolah di Kota Bogor untuk mengetahui kegiatan PJJ tersebut.
“Ini baru satu SD, kita belum tahu juga di sekolah lain. Kita khawatirkan ini tidak maksimal sehingga nantinya terjadi lost generation di era pandemi ini, kita tidak ingin anak didik tidak mempunyai skil yang mumpuni dan sesuai dengan kapasitas yang ada,” kata Rifki.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan dengan melakukan sidak ini, pihaknya ingin mengetahui apakah PJJ sudah maksimal, apakah ada terobosan yang betul-betul menyeluruh dari pihak sekolah, sehingga pendidikan yang diterima anak didik bisa maksimal.
Dalam PJJ ini, tambah Rifki, tenaga pengajar memiliki kendalanya dari internet, sehingga disaat pembelajaran sedang berlangsung adanya lost signal yang menyebabkan pembelajaran terputus.
“Makanya kita mencoba mendorong kembali anggaran wifi publik yang pernah pemkot luncurkan, kita ingin anggaran tersebut bisa direalisasikan kembali agar peserta didik ini tidak kesulitan dalam membeli kuota atau pulsa untuk kegiatan belajar mengajar,” pungkasnya. [] Ricky
