BOGOR-KITA.com – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak pernah kering gagasan. Kali ini, Emil, demikian sapaan akrabnya, menggagas pembentukan tim diplomasi Jabar yang bertugas sebagai agen kerjasama dengan pihak luar negeri. Tim ini akan beranggotakan para diplomat atau mantan duta besar RI asal Jabar.
“Mereka akan menyambungkan pintu kerjasama luar negeri dan mengenalkan Jabar,” ujar Emil, sapaan Gubernur, di rumah dinas Gedung Pakuan Bandung, Senin (18/3/2019).
Emil mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri RI Retno Mashudi terkait pembentukan tim tersebut dan mendapat respon positif. Mengenai nama dan jumlah anggotanya saat ini masih dirumuskan.
“Saya sudah minta ke Kemenlu dan responnya baik, jumlahnya Bu Menteri dan saya masih menghitungnya. Program itupun belum diberi nama, apakah Dubes Jabar atau tim diplomasi Jabar kita belum putuskan,” jelasnya.
Emil menginginkan ada program penguatan diplomasi Jabar. Jadi tim yang dibentuknya itu akan ditarik masuk kedalam sebuah sistem sehingga kebutuhan yang kapasitasnya tidak dimiliki oleh ASN dapat diisi oleh para mantan diplomat tersebut.
“Tim ini nanti akan diinstitusikan supaya transparan, jelas nama dan tugasnya,” ujar Emil.
Saat ini Pemprov Jabar sedang menerapkan birokrasi 3.0 atau birokrasi dinamis, di mana pemerintah menjadi akselerator pembangunan bukan operator. Jadi pembangunan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tapi bekerja sama dengan pihak lain atau penta helix.
“Dengan birokrasi 3.0 ini kita merangkul elemen masyarakat yang dianggap bisa membawa kebermanfaatan ke dalam sistem pemerintahan, contohnya program diplomasi Jabar atau Tim Akselerasi Pemerintahan (TAP),” jelasnya.
Emil menegaskan, birokrasi 2.0 atau birokrasi performa yaitu reward punishment saat ini sudah ditinggalkan oleh pemerintahan di berbagai negara. Birokrasi ini menganggap urusan pembangunan masih urusannya birokrasi atau seolah-olah kemajuan pembangunan itu harus dilakukan oleh dinas. “Nah birokrasi 3.0 tidak seperti itu,” ucap Emil.
Birokrasi 3.0 sudah dikemukakan Ridwan Kamil Desember 2019 lalu.
Ketika itu Ridwan Kamil mengatakan bahwa saat ini Provinsi Jawa Barat akan mencoba naik kelas ke birokrasi 3.0 yaitu birokrasi yang menerapkan pola siapapun boleh ikut berpartisipasi dalam tujuan pembangunan. Provinsi Jawa Barat juga akan mempraktikkan konsep negara mendatangi warga.
“Nah ini akan membuat kami investasi besar di urusan digital, motor, mobil. Pola ini sudah launching di Cirebon, Bandung, Sumedang dalam bentuk dokter mendatangi warga,” ujar Ridwan Kamil ketika itu.
Selain itu, Emil -sapaan akrab Ridwan Kamil- menyampaikan pihaknya sedang memikirkan sebuah pola pikir baru bahwa siapapun akan dirangkul sebagai agen-agen pembangunan. [] Admin/dari berbagai sumber
