Kab. Bogor

IPB: UU Cipta Kerja, Omnibus Tapi Masih Sektoral

Strategic Talk dengan Tema Tinjauan Kritis IPB terhadap UUCK Bidang Kehutanan dan Lingkungan, yang diselenggarakan secara daring Kamis (4/3/2021).

BOGOR-KITA.com, DRAMAGA – Undang-undang Cipta Kerja atau UUCK dan PP yang telah ditetapkan dipandang penting dikawal melalui kajian ilmiah  dan diseminasikan di lingkungan akademik. Antara lain karena walau sudah omnibus tetapi masih kental unsur sektoralnya.

Hal ini dikemukakan Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis IPB University, Eva Anggraini, dalam rilis dari IPB University kepada BOGOR-KITA.com, Kamis (4/3/2021).

“Output dari kajian ini akan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menurunkan UUCK tersebut pada tataran teknis,” kata Eva Anggraini pada The 20th Strategic Talk dengan Tema Tinjauan Kritis IPB terhadap UUCK Bidang Kehutanan dan Lingkungan, yang diselenggarakan secara daring Kamis (4/3/2021).

Guru Besar Fakultas Kehutanan, Dodik Ridho Nurrochmat, yang memiliki kepakaran di bidang kebijakan kehutanan mengatakan dari 45 PP dan 4 Peraturan Presiden yang telah disahkan, masih sangat kental sektoral. Kenyataannya, walaupun Undang-Undangnya sudah Omnibus tetapi PP nya masih sangat kental sektoral, sehingga yang menjadi tantangan adalah bagaimana sejumlah PP tersebut terkoneksi satu sama lain.

Baca juga  Corona Kabupaten Bogor: Positif Naik, 28, Sembuh Naik, 31

Ia juga menyoroti penggunaan istilah “penyelenggaraan” Kehutanan tidak didefenisikan dalam UUCK maupun PP.

Ketidakjelasan definisi ini akan menimbulkan perdebatan di kemudian hari. Selain itu tercatat luas kawasan hutan lebih dari 125 juta ha, namun kenyataannya luas tutupan hutan saat ini hanya 90 juta ha dan 35 juta ha kawasan hutan kondisinya tidak berhutan.

Artinya UUCK dan PP lebih menitikberatkan status kawasan hutan bukan pada fungsi hutan dan cenderung mengabaikan fungsi hutan.

Rendahnya penilaian akan fungsi hutan merupakan penyebab utama terjadinya kerusakan hutan, deforestasi dan konversi hutan, karena ekstraksi dan penggunaan lain dianggap lebih memberikan nilai ekonomi.

UUCK seyognyanya juga memandang nilai ekonomi dari hutan tidak hanya berupa sumberdaya kayu dan bukan kayu, namun juga jasa lingkungan yang disediakan oleh hutan. Sehingga, semangat yang dibangun hendaknya pemanfaatan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi hutan, atau yang dapat mempertahankan jasa lingkungan.

Baca juga  Bima Arya Paparkan Upaya Pemkot Penuhi Hak Anak

Hariadi Kartodiharjo, Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB menyoroti secara khusus pada norma dan pengaturan/kelembagaan yang berubah cukup signifikan pasca terbitnya UUCK, dengan mencermati PP 23/2021 yang merupakan PP turunan dari UUCK untuk Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Salah satu yang cukup krusial adalah diubahnya peran KPH atau organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan menjadi fasilitator saja, dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sendiri sebagai bagian dari OPD (Organisasi Pelaksana Daerah).

Cara berpikir dalam pengaturan ini telah menghilangkan peran dan kewenangan swakelola KPH sebagai entitas yang langsung memanfaatkan sumberdaya hutan.

Sedangkan segala bentuk pemanfaatan hutan dan hasil hutan “hanya” dapat diperolah melalui “perizinan berusaha” dan “perhutanan sosial”. Dengan kata lain, pengaturan dalam PP 23/2021 ini telah menempatkan KPH hanya berfungsi sebagai administrasi semata. Tidak hanya itu, dampak turunan dari pengaturan ini juga memungkinkan semakin terbukanya celah dan potensi korupsi,” jelas Hariadi.

Baca juga  Soal Pungli PKL di Pasar Bogor, Satpol PP akan Beri Masukan ke Saber Pungli

Soeryo Adiwibowo, Pakar Ekologi Politik, Fakultas Ekologi Manusia IPB mengungkapkan UUCK terkait Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang berupaya menyederhanakan perizinan berusaha tersebut, justru sama sekali tidak memuat ketentuan untuk memangkas daftar wajib AMDAL.

AMDAL semestinya hanya dibutuhkan untuk investasi-investasi yang menimbulkan dampak penting, baru dan tidak pasti, sehingga menjadi instrumen perkiraan dampak lingkungan yang berbasis sains.

Sementara untuk investasi yang memiliki dampak yang sudah dapat diperkirakan karena sudah banyak replikasinya justru yang dibutuhkan adalah pengawasan dan penegakan aturan dan sanksi yang kuat, bukan lagi menambah kewajiban administrasi AMDAL yang hanya meningkatkan biaya transaksi dalam berinvestasi.

Terkait dengan ini, Soeryo juga menyerukan untuk para penyusun AMDAL dan akademisi yang menekuni kajian dampak lingkungan, perlu bangkit untuk mengatasi persoalan struktural tersebut. [] Admin

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top