DPRD: Pengadaan Mobil Dinas Camat Bogor Timur Sesuai Mekanisme
BOGOR-KITA.com, BOGOR — Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS), menanggapi pengadaan mobil dinas baru untuk Camat Bogor Timur di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Sugeng mengatakan, pembelian kendaraan operasional tersebut tidak menjadi persoalan selama dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia menyebut, pengadaan kendaraan dinas itu telah melalui proses perencanaan pada tahun anggaran sebelumnya.
“Pembelian mobil dinas untuk Camat Bogor Timur tidak ada masalah karena sudah dianggarkan dalam tahun anggaran sebelumnya dan telah ditetapkan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/4/2026).
Ia menekankan, anggaran tersebut merupakan bagian dari ketetapan yang sah. Selain itu, kendaraan dinas digunakan untuk menunjang kepentingan operasional pemerintahan, bukan kepentingan pribadi. Sugeng juga memastikan alokasi anggaran pengadaan tidak mengganggu program prioritas lainnya.
“Dengan mekanisme anggaran, pertimbangan pembiayaan program lain sudah diperhitungkan, sehingga tidak mengganggu pembiayaan program-program lain,” jelasnya.
Terkait efisiensi anggaran, ia menilai seluruh pos dalam APBD telah melalui perhitungan. Namun demikian, ia mengingatkan agar proses pengadaan tetap sesuai ketentuan, termasuk tidak terjadi penyimpangan harga.
“Yang tidak boleh itu jika dalam pengadaan ada mark-up atau harga tidak sesuai. Jika sesuai, tidak ada masalah. Apalagi jika pertimbangannya karena kendaraan lama sudah tidak layak,” katanya.
Mengenai urgensi pengadaan, Sugeng menyebut masuknya rencana tersebut dalam anggaran menunjukkan adanya kebutuhan.
“Kalau sudah dianggarkan, artinya ada urgensi. Kecuali jika kendaraan lama masih laik pakai,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Bogor mengadakan satu unit mobil dinas baru jenis Mitsubishi XForce untuk Camat Bogor Timur di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bogor Dedie Rachim membenarkan pengadaan tersebut.
“Betul, hanya satu unit saja, tidak semua,” kata Dedie, Jumat (10/4/2026).
Menurutnya, pengadaan dilakukan karena kendaraan operasional sebelumnya sudah tidak layak digunakan.
“Tahun produksinya sudah tua dan mengalami kerusakan berat,” ujarnya.
