DPRD Jabar: SPAM Pedesaan Penting Untuk Kebutuhan Masyarakat
BOGOR-KITA.com, KABUPATEN SUMEDANG – Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pedesaan merupakan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang sedang digalangkan oleh Pemerintah Pusat dan diteruskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten Kota.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ichsan mengatakan bahwa program SPAM Pedesaan ini dilaksanakan atas dasar kesulitan masyarakat khususnya yang tinggal di plosok dalam memperoleh Air Minum yang bersih.
“SPAM Pedesaan ini dilaksanakan atas dasar kesulitan masyarakat yang tinggal di daerah pelosok dalam memperoleh Air Minum yang bersih,” ucapnya usai meninjau SPAM Air di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Senin (4/10/2021).
Menurutnya, bantuan ini lebih mengutamakan kepada pendistribusian air ke masyarakat dimana sebelumnya masyarakat melakukan pengambilan secara mandiri melalui selang-selang kecil dari sumber mata air sehingga air yang tertampung di setiap rumah tidak merata.
“Setelah adanya instalasi water meter pendistribusian di wilayah ini lebih berkeadilan dan merata ke setiap rumah,” ujarnya.
“Jadi setiap rumah itu mendapatkan akses air kurang lebih per kubiknya itu 1.500, sedangkan rata-rata penggunaan air di wilayah ini sekitar 10 kubik perbulan, sehingga masyarakat mengeluarkan biaya untuk pembelian air itu 15.000,” lanjutnya.
Menurut informasi yang diberikan oleh Disperkim bahwa sudah ada 100 unit water meter yang terpasang di wilayah Desa Nagarawangi.
“Sudah ada 100 unit water meter yang terpasang di wilayah ini untuk mengcover 2 RW sedangkan di desa ini sendiri jumlah RWnya ada 7 sehingga masih membutuhkan water meter untuk 5 RW lagi,” ucap Anggota F-PKS DPRD Provinsi Jawa Barat.
Dirinya juga menyebut jika program pendampingan Pamsimas ini akan berakhir di tahun 2021, sehingga kami akan mendorong kepada pihak terkait untuk bisa mengadakan lagi program seperti ini guna mencegah peningkatan angka stunting di Jawa Barat. [] Hari/Humas DPRD Jabar
