Dewan Baru Harapan Baru
BOGOR-KITA.com– Banyaknya masalah yang hingga saat belum terselesaikan dengan baik menjadi pertanyaan masyarakat terhadap kemampuan para wakilnya di tatanan legislatif. Lalu apa kata mereka menjawab tantangan tersebut? Berikut sikap beberapa anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2019 yang berhasil diwawancara PAKAR, di Gedung Tegur Beriman, Cibinong, Kamis (2/10). Junaedi Syamsudin (Fraksi PPR)
Fungsi dewan adalah menampung seluruh aspirasi masyarakat, yang mana itu akan kita sampaikan Kepada Pemkab Bogor, tentang keinginan keinginan mereka di setiap wilayah yang ada di Bumi Tegar Beriman. Memang banyak yang belum diselesaikan dengan baik, mulai dari pembangunan, pendidikan, pertanian, peternakan dan lain sebagainya. Karena itu, kita akan coba akomodir dan siap memperjuangkannya nanti.
Ade Sanjaya (Fraksi Demokrat)
Aspirasi yang disampaikan masyarakat dan belum terealisasi tentunya harus menjadi prioritas, namun ada yang harus didahului sesuai dibutuhkan oleh setiap wilayah, baik itu pembangunan, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Ke depan kita akan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan seluruh keinginan masyarakat.
Edwin Sumarga (Fraksi Restorasi Kebangkitan)
Saya akan usulkan Perda tentang Aspirasi. Usul ini karena selama ini, anggaran yang selalu jadi alasan tidak terealisasinya aspirasi masyarakat dari berbagai sektor pembangunan. Dengan ada perda tersebut, nantinya bias diatur keuangan untuk tiap-tiap wilayah, khususnya di masing-masing kecamatan. Jika ada anggaran tiap kecamatan, maka usulan pembangunan dari tiap kecamatan bias disalurkan dan disesuaikan dengan kmampuan keuangan yang sudah disiapkan pemkab.
Deni Aroza (Fraksi PKS)
Saya masih baru. Jadi masih perlu mempelajari segala sesuatunya. Yang jelas tupoksi kami jelas, yakni melakukan pengawasan, menyusun anggaran, dan membuat peraturan. Sedang eksekusi ada di tingkat eksekutif,”
Ilham Permana (Fraksi Golkar-PAN)
Saya ingin meneruskan dan membantu program Pemkab Bogor yang sudah dijalankan. Saya sangat mendukung pembangunan serta upaya mewujudkan Kabupaten Bogor termaju di Indonesia. Saya bisa duduk di sini demi amanah masyarakat, dan sudah kewajiban saya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat khususnya dari Dapil III,”
Rifdian Surya Darma (Fraksi PPR)
Untuk memenuhi seluruh aspirasi yang diusulkan masyarakat, pemkab membutuhkan dana Rp 50 triliun, sementara kemampuan keuangan pemerintah baru Rp5 triliun. Setiap tahun kita hanya mampu menampung aspirasi sebanyak 10 persen dari yang diusulkan masyarakat. Harusnya camat dan kades paham akan kemampuan keuangan daerah. [] Harian PAKAR/Admin
