Bupati Bogor Baru Selesaikan 7 dari 24 Rekomendasi BPK Jabar

Nurhayanti dan Ade Ruhendi

BOGOR-KITA.com –  Bupati Bogor, Nurhayanti baru menyelesaikan 7 dari 24 rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Jabar tentang pengendalian keuangan internal Pemerintah Kabupaten Bogor. Hal ini terungkap dari pernyataan Bupati Bogor Nurhayanti dalam penetapan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan kepala daerah terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2014, di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (13/8/2015).

Bupati Nurhayanti mengatakan, tindak lanjut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-RI) Jawa Barat terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2014 menyatakan bahwa untuk sistem pengendalian internal dari 24 rekomendasi, 7 selesai dan 17 dalam proses.

“Khusus yang dalam proses, memang rekomendasi BPK memerlukan waktu, misalnya perubahan peraturan seperti perubahan Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Perbup, Integrasi aplikasi sistem informasi, pengawasan dan monitoring, perbaikan dan pemutakhiran sistem aplikasi dan database sismiop, dan pengendalian internal lainnya,” ujar Nurhayanti.

Lebih lanjut ia menuturkan, adapun untuk rekomendasi tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Rp3.181.242. 932,41 yang harus  dikembalikan ke kas daerah, sebesar Rp3.7. 796.325,41 sudah disetor ke kas daerah, sehingga masih tersisa Rp173.446.607  belum dikembalikan ke kas daerah. “Sisanya ini masih dalam pemantauan inspektorat kabupaten,” kata Nurhayanti.

Baca juga  Imbas Corona, Hotel Dirga Rumahkan 17 Karyawan

Dalam kesempatan itu, Nuhayanti menyatakan, pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Bogor menyambut baik dan mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS HIV/AIDS yang diusulkan DPRD. [] Admin



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *