Bunga Rendah, Tirta Pakuan Rencana Ajukan Pinjaman ke Pemerintah Pusat
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Salah satu upaya yang dilakukan Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor untuk meningkatkan pelayanan buat pelanggan yakni menurunkan angka kehilangan air atau kebocoran air.
Untuk itu, Perumda Tirta Pakuan berencana mengajukan bantuan pinjaman ke pemerintah pusat. Jumlahnya kurang lebih Rp65 miliar.
Jumlah itu bakal digunakan untuk kegiatan perbaikan sistem pengaliran, penurunan kehilangan air, pembangunan reservoir serta jaringan distribusi utama di wilayah Cipinanggading.
Hal itu diungkapkan Direktur Teknik (Dirtek) Perumda Tirta Pakuan Ardani Yusuf. Pihaknya ingin memanfaatkan program pemerintah melalui Perpres nomor 46 tahun 2019, di mana Perumda Tirta Pakuan bisa mendapatkan suku bunga yang cukup rendah jika mengajukan penjaman melalui program tersebut.
“Misalnya suku bunga-nya 11 persen. Nah kita dapat subsidi (pemerintah) pusat sebesar 5 persen. Jadi kita tinggal bayar yang 6 persen-nya,” katanya, belum lama ini.
Selain itu, sambung dia, Perumda Tirta Pakuan juga bisa mendapatkan insentif atau hibah dari pemerintah pusat jika memanfaatkan program pinjaman itu.
Ia menjelaskan, dari pinjaman yang diajukan, Perumda Tirta Pakuan bisa mendapat bantuan senilai 30 persen dari total pinjaman yang diajukan.
“Jadi kalau kita pinjam Rp64 miliar, kita bisa dapat hibah 30 persen atau setara Rp19,5 miliar. Itu dalam bentuk bangunan. Nanti kita usulkan yang Rp19,5 miliar itu untuk pembangunan apa. Ya tentu harus sesuai dengan bussiness plan,” jelas Ardani.
Sehingga, hal itu menjadi keuntungan tersendiri. Selain ada subisidi pinjaman 5 persen, ditambah penambahan insentif 30 persen dari pinjaman yang diajukan.
Ia menuturkan, pinjaman Rp65 miliar akan digunakan untuk beberapa program. Seperti perbaikan sistem pengaliran, penurunan kehilangan air, pembangunan reservoir dan jaringan distribusi utama di wilayah Cipinanggading.
Saat ini, kata Ardani, prosesnya sedang membuat Feasibility Study (FS) dan sedang didiskusikan dengan Kementerian PUPR lantaran karena FS harus disetujui dulu.
“FS itu membahas terkait masalah teknis maupun keuangan. Kalau sudah selesai, baru ke Kementerian Keuangan. Itu juga sudah ada timelinenya, Agustus ini harus sudah selesai. Nanti dibangunnya secara simultan, tergantung kita mengajukan dalam kegiatannya,” tutupnya. [] Hari
