BOGOR-KITA.com, BOGOR – Borderline Economic Summit (BES) yang digagas Bupati Bogor Ade Yasin merupakan solusi jitu percepat pembangunan ekonomi Kabupaten Bogor.
Hal ini dikmemukakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (FE Unpak) Bogor Dr Hendro Sasongko kepada BOGOR-KITA.com, Minggu (24/11/2019) pagi.
Tentang BES dikemukakan Bupati Bogor Ade Yasin beberapa waktu lalu. Dalam BES akan diundang 11 kepala daerah yang secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Bogor. Kesebelas daerah itu meliputi 4 kota dan 7 kabupaten yaitu Kota Bogor, Kota Depok, Kota Tanggerang Selatan, Kota Bekasi serta Kabupaten Tanggerang, Cianjur, Sukabumi, Purwakarta, Karawang dan Lebak.
Kasubid Penanaman Modal Kebudayaan dan Pariwisata pada Bappedalitbang Kabupaten Bogor Rahmi K mengatakan, tujuan penyelenggaraan BES adalah untuk menggagas sinergi pembangunan wilayah dan mengolaborasikan dukungan lintas sektoral sebagai upaya percepatan ekonomi melalui integrasi infrastruktur, pengembangan kawasan dan promosi investasi. Rahmi K menyebut, BES digelar di Kabupaten Bogor, 9 Desember 2019.
“Ide ini tentunya sangat bagus, karena kita harus akui, sulit membangun ekonomi daerah secara “stand-alone,” tidak melibatkan wilayah wilayah lain. Borderline hanya batas administratif, tapi pada dasarnya, ekonomi berjalan dan tumbuh tanpa garis garis pembatas,” kata Dr Hendro.
Oleh sebab itu, imbuh Dr Hendro, inisiasi untuk melakukan summit multi daerah pada prinsipnya menegaskan kembali komitmen para pimpinan daerah untuk memajukan perekonomian regional, menginventarisasi kendala dan peluang yang ada, mempercepat pembangunan (terutama infrastruktur, sarana dan prasarana lainnya), dan tentunya memberi solusi dan “tekanan” kepada pemerintah pusat agar memberi perhatian lebih kepada daerah – daerah yang berada dalam satu pembangunan regional, karena menjadi salah satu determinan dalam pembangunan ekonomi nasional.
“Kita maklum, Kabupaten Bogor sangat luas dan berkaitan dengan banyak wilayah lain. Sulit membayangkan mencapai target pertumbuhan ekonomi daerah tanpa sinergi yang kuat dengan wilayah wilayah sekitar,” kata Dr Hendro lagi.
Namun Dr Hendro mengingatkan, pertemuan ini nantinya akan efektif bila menghasilkan komitmen bersama, memberi usulan bersama kepada pemerintah pusat, yang ditindaklanjuti dengan program bersama yang tertuang dalam APBD masing-masing sehingga menjadi target normatif bagi setiap kepala daerah.
“Yang juga harus diperhatikan adalah, perlunya menekan ego daerah masing-masing, perlunya menjaga ego kelompok atau golongan, karena jika hal ini tidak dapat dikendalikan, maka pertemuan menjadi tidak efektif.
Intinya, tindak lanjut dari pertemuan (summit) ini, menjadi sama penting dengan summit itu sendiri,” tutupnya. [] Hari
