Kabupaten Bogor Dapat Dana DIPA APBN 2021 Sebesar Rp2,8 Triliun
BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Untuk wilayah Provinsi Jabar, dana APBN Tahun 2021 telah dialokasikan melalui DIPA satuan kerja kementerian/lembaga adalah Rp51,1 triliun dengan kegiatan tersebar di 27 kabupaten/kota se-Jabar. Kabupaten Bogor menerima sebesar Rp2,8 triliun dari satuan kerja (satker) pemerintah pusat.
Hal ini dikemukakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil dalam rapat virtual penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Dana TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) Tahun 2021 serta Penyerahan Piagam Penghargaan dan Plakat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang Kamis (3/12/2020).
Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan mengikuti rapat tersebut dari Ruang VIP A, Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor.
Selain dana DIPA, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil juga menyebut besaran dana TKDD.
Besaran dana TKDD adalah Rp68,7 triliun dengan rincian antara lain dana transfer lingkup Pemda Provinsi Jabar sebesar Rp16,4 triliun dan dana transfer ke daerah lingkup kabupaten/kota sebesar Rp52,0 triliun yang salah satunya meliputi Dana Desa Rp5,6 triliun bagi 5.312 desa di Jabar.
“Penyerahan dana DIPA dan TKDD merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2021 yang telah disepakati DPR dan pemerintah,” kata Kang Emil.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengarahkan agar dana DIPA dan TKDD tahun 2021 digunakan untuk memaksimalkan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi.
“Mari kita fokuskan anggaran itu untuk memaksimalkan penanganan covid-19. Mudah-mudahan pandemi covid-19 ini bisa segera terkendali,” ucapnya.
Selain untuk menangani kasus COVID-19, Kang Emil, juga berpesan kepada seluruh kepala daerah di Jabar untuk memperhatikan bantuan sosial bagi warga terdampak.
“Maksimalkan bantuan sosial kepada daerah yang tingkat ekonominya masih terkendala, karena bantuan sosial ini diberikan ketika adanya pengetatan kesehatan di beberapa daerah,” katanya.
Terkait pemulihan ekonomi di Jabar, Kang Emil mengatakan akan memanfaatkan anggaran TKDD untuk mendorong sektor ketahanan pangan, pariwisata lokal, dan digitalisasi desa.
“Kita coba bantu digitalisasi desa untuk optimalisasi jual-beli di sektor UMKM dan manfaatkan juga potensi pariwisata lokal untuk pemulihan ekonomi. Ketahanan pangan juga penting sehingga nantinya pangan ini akan menjadi unggulan Jabar di pascapandemi Covid-19,” tutur Kang Emil.
Kang Emil mengapresiasi hasil opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) yang diterima seluruh 27 kabupaten/kota se-Jabar untuk pertama kalinya.
“Saya sangat bangga, ini merupakan peristiwa bersejarah, pertama kalinya dalam sejarah seluruh pemda di Jabar mendapatkan opini WTP. Saya ingatkan WTP ini adalah kedisiplinan yang harus terus dilakukan,” pinta Kang Emil.
