BOGOR-KITA.com – Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan, bahwa sudah menjadi kewajiban seorang pimpinan daerah untuk memberi jaminan bagi warganya untuk beribadah dengan nyaman dan aman sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing.
Hal itu dikatakannya saat menjadi narasumber dalam acara Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia tahun 2017 di Balai Kartini, jalan Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Kamis (16/3/2017).
“Sungguh sangat tidak nyaman dan tidak membanggakan ketika kota kita mendapatkan stigma kota yang intoleran, sangat tidak nyaman dan tidak membanggakan,” ujar Bima dalam paparannya.
Menurut Ayah dua anak itu, stigma yang ada sesungguhnya bukanlah mainstream yang dirasakan mayoritas warga, karena disisi lain banyak catatan dan narasi-narasi tentang keberagaman yang membanggakan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan dari generasi ke generasi.
”Saya mengharapkan adanya satu over view yang sebetulnya atau balance (seimbang),” katanya yang menanggapi apresiasi dari Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas-HAM) yang telah memberikan catatan positif terhadap usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dua tahun terakhir ini.
Ia juga mengajak semua pihak untuk fokus pada opsi solusi yang ditawarkannya, tidak melihat kebelakang, dan tidak berdebat mengenai legalitas hukum. Terkait persoalan yang ada, Bima mengakui bukanlah hal yang mudah karena memerlukan peran semua stakeholder, mulai dari di daerah hingga pusat.
“Soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjadi kuncinya, seperti yang disampaikan Pak Kapolri. Informasi yang ada sangatlah penting, jangan sampai melahirkan kebijakan yang salah akibat informasi yang kurang akurat. Catatan lainnya adalah informasi yang ada didunia maya tidak selaras dengan yang didunia nyata, bahkan kontroversi lebih banyak ada didunia maya,” ungkapnya..
Untuk itu dibutuhkan kata Bima, usaha untuk membangun kesepahaman sehingga manuver-manuver yang muncul didunia maya akan berkurang dan energi yang dimiliki dapat disalurkan untuk hal yang positif. Diperlukan adanya keterlibatan aktif kementerian terkait untuk memfasilitasi dan mediasi manakala kebutuhan tersebut melampaui lintas kewenangan dan otoritas pemerintah daerah termasuk komunikasi dengan jaringan nasional.
”Ini penting bagi pemerintah daerah, jika pemerintah pusat juga aktif sehingga kesan yang muncul adalah persoalan yang sekunder atau part time, padahal bagi yang membutuhkannya ini adalah primer fan full time. Masalah beribadah adalah masalah yang primer dan full time. Jadi salah satu usulan saya adalah membentuk task force (satuan tugas) sehingga terjadi percepatan dengan harapan adanya akselerasi juga menekankan pentingnya anggaran yang ada untuk membangun pondasi Nation Building yang kuat,” tutur Bima.
Dalam kongres yang mengusung tema memperteguh toleransi dan komitmen negara dalam melindungi hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, hadir Kapolri Jendral Tito Karnavian, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Perwakilan Dubes Kanada untuk Indonesia dan Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat. [] Admin
