Walikota Bogor Bima Arya saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk ‘Transforming Lives, Human and Cities: Who Build Cities?’ di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Bima Arya Sebut Program 100 Hari Sebagai Quick Win Trap

BOGOR-KITA.com – Ada tiga kebiasaan buruk pemerintah terkait pembangunan di kota-kota besar di Indonesia yang ditandai dengan banyaknya bangunan rumah toko (ruko), lautan pedagang kaki lima (PKL), dan lautan sampah serta tidak memiliki karakter. Salah satunya adalah program 100 hari yang sesungguhnya jebakan quick win trap (jebakan kemenangan cepat).

Hal ini dikemukakan Walikota Bogor Bima Arya saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk ‘Transforming Lives, Human and Cities: Who Build Cities?’ di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (4/12/2018).

Acara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Universitas Pelita Harapan (UPH), Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB). Seminar ini diharapkan menjadi motor kepedulian dan katalis untuk riset-riset dan praktek yang dilakukan oleh semua elemen dalam mewujudkan kota layak huni.

Selain Bima Arya, tampak pembicara lainnya seeprti Dekan Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) ITB Widjaja Martokusumo, Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI Paulus Wirutomo dan Pendiri Urban+ Sibarani Sofian.

Bima kemudian menjelaskan tiga kebiasaan uruk dimaksud.

“Kebiasan buruk pertama yang paling berbahaya bagi kepala daerah seperti saya adalah jebakan quick win trap (jebakan kemenangan cepat). Kita sangat terobsesi kemenangan cepat. Selalu ada program 100 hari, tiga bulan, enam bulan dan satu tahun. Semua (kepala daerah) terobsesi melakukan sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan dengan cepat,” kata Bima Arya.

Kebiasaan ini bisa bagus bila berdampak pada substansi sistem dan kultur. Tetapi juga bisa berbahaya kalau hanya kelihatan di permukaan saja, tetapi kegiatan pembangunan tidak berdampak bagi masyarakat.

“Seolah-olah masyarakat membutuhkan. Tetapi begitu walikota berganti, selesai semua, tidak ada perubahan apa-apa. Apalagi bila kepala daerahnya sekedar memberikan program gratis ini, gratis itu, APBD jebol. Warga dimanjakan. Kenapa ada quick win, karena sistem elektoral kita. Karena untuk ukuran elektabilitas mengejar periode kedua, semua diukur dari quick win,” jelasnya.

Kebiasaan buruk kedua, adalah kecenderungan birokrat pemerintah daerah melakukan seluruh program pembangunan atau perencanaan kota sebagai rutinitas biasa atau business as usual, sehingga menggugurkan kewajiban pemerintah daerah untuk membangun kota sesuai dengan kebutuhan warga dan perkembangan zaman.

“Yang penting teranggarkan, dilakukan sesuai dengan anggaran, dan terserap semuanya. Tetapi apakah outcome kegiatan pembangunan sesuai dengan visi kepala daerah, itu tidak dipikirkan. Yang penting menjalankan kewajiban, tapi apakah mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat, belum tentu juga,” tuturnya.

Kebiasaan buruk ketiga, tambahnya, sikap eksklusif atau tertutup dari kepala daerah dan jajarannya terhadap sesuatu yang baru atau unsur yang masuk dari luar. Seperti menggandeng partner atau mitra untuk membangun kota, kepala daerah bersama jajarannya sudah terlalu nyaman dengan mitra tertentu.program-100-hari,

“Kalau ada yang baru masuk, tentunya mereka harus melakukan sosialisasi lagi, bikin detail engineering design lagi, dan lain sebagainya. Mereka nggak mau susah,” ujarnya.

Padahal, pembangunan kota harus digerakkan oleh ide dan pengetahuan, bukan kepentingan politik. Bila didorong oleh kepentingan politik, maka tak heran semua konsep dan program pembangunan bersifat konservatif, tidak ada inovasi. “Kalau ini terus berjalan, kita bakal digilas oleh startup. Birokrasi daerah bisa lewat. Karena semua tugasnya diambil alih oleh startup atau swasta,” terangnya.

Ketua panitia penyelenggara seminar, Nurfakih Wirawan mengatakan seminar difokuskan pada perencanaan dan kebijakan dalam pengembangan kota-kota besar di Indonesia. Seminar ini diharapkan bisa membangun kepedulian, sekaligus katalis untuk riset-riset dan praktik yang dilakukan oleh semua elemen dalam mewujudkan kota layak huni.

Sementara itu, Senior Advisor School of Design UPH, Alwi Sjaaf mengatakan seminar ini diselenggarakan secara berseri dan menjadi sebuah komitmen UPH untuk menyajikan diskusi hangat seputar perkotaan dan sumber daya manusia (SDM). “Kami harapkan semangat dari serial seminar ini dapat membuat kita lebih antusias untuk meningkatkan aspek kelayakan hidup di kota kita,” pungkasnya. [] Admin



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *