Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan Bogor Dr Hendro Sasongko.

Bangun Waduk: Pemerintah Pusat Anggaran, Pemkab Bogor Regulator

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bogor harus bersinergi membangun waduk atau bendungan guna mengendalikan banjir Jakarta.

Hal ini dikemukakan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan (FE Unpak) Bogor, Dr Hendro Sasongko, kepada BOGOR-KITA.com, Kamis  (27/2/2020).

Seperti diketahui, Bupati Bogor Ade Yasin belakangan sibuk rapat dengan pmerintah pusat dalam rangka pengendalian banjir Jakarta. Terakhir Ade Yasin rapat di Komisi V DPR RI terkait pembangunan Bendungan Cijurey dan Cibeet. Kedua bendungan ditawarkan Ade Yasin sebagai solusi mengendalikan banjir di Karawang dan Banten. Sementara waduk Ciawi dan Sukamahi solusi mengendalikan banjir di Jakarta.

 “Pembangunan berbagai waduk, jelas merupakan solusi penting, tapi jelas bukan solusi satu-satunya, necessary but not sufficient,” kata Dr Hendro.

Dr Hendro menyebut pentingnya sinergi antara Pemkab Bogor dengan pemerintah pusat mengingat pembangunan waduk atau bendungan membutuhkan dana tidak kecil.

“Peran Pemerintah Kabupaten Bogor sebagai regulator tata ruang, peruntukan lahan, itu tidak kalah pentingnya, khususnya di wilayah hulu yang berdampak terhadap pola aliran dan kuantitas (debit) air sungai,”  kata Dr Hendro.

“Saya sangat mengapresiasi adanya event seperti BES (Bogor Economic Summit) oleh Bupati Bogor, karena menjadi entry point kerja sama dan koordinasi antar daerah, termasuk koordinasi untuk mengatasi masalah banjir kiriman,” imbuh Dr Hendri.

Terkait pemerintah pusat, Dr Hendro yang meraih gelar doktor dari IPB University mengatakan, salah satu tantangannya adalah bahwa pembangunan berbagai waduk sebagai wadah penangkap (capture) dan penyimpan (reservoir) air sungai, jelas tidak bisa dibebankan seluruhnya kepada Kabupaten Bogor, bahkan peran pemerintah pusat sangat dominan.

“Di sinilah pentingnya politik anggaran, Bappenas, Kementerian  PUPR dan Kemenkeu. Kemeterian ini jelas menjadi aktor aktor utamanya,” kata Hendro.

Kalaupun ada inisiasi pelibatan swasta dalam pembangunan waduk tersebut, tentu karena adanya pertimbangan bisnis juga seperti pariwisata, pasokan air bersih, dan sebagainya, dan hal ini sah sah saja, sepanjang tujuan utamanya, yaitu memitigasi banjir kiriman, dapat dicapai.

“Untuk pembangunan infrastruktur seperti waduk, jelas membutuhkan dana yang tidak kecil, dan pemerintah selalu menghadapi constraint yang bernama skala prioritas. Jangan juga dilupakan kepentingan dan keberadaan masyarakat lokal karena potensi terpinggirkan oleh derap pembangunan atau investasi,” tutup Hendro [] Hari



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *