BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengimbau warga Kota Bogor tidak mendaftar BPJS Kesehatan. Pelayanannya tidak baik, beda dengan pelayanan dengan pembayaran cash.
“BPJS kesehatan ini adalah perusahaan milik pemerintah pusat, seluruh masyarakat Indonesia wajib daftar sebagai anggota BPJS. Tetapi, tolong pelayanannya dimaksimalkan, pasien yang menggunakan BPJS dan pasien umum dengan pembayaran cash sangat beda pelayanannya,” ucap Jenal saat ditemui di Saung JM, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Kamis (5/12/2019).
Kedua, lanjut politikus Partai Gerindra ini, DPRD mempunyai pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan terkait piutang warga tidak mampu yang daftar BPJS secara mandiri. Menurutnya DPRD baru sebatas koordinatif menyampaikan kepada BPJS dan Dinas Kesehatan, karena sampai saat ini belum ada payung hukum yang membolehkan APBD meng-cover piutang yang timbul dari masyarakat.
“Kita sudah sampaikan kepada BPJS dan Dinkes untuk mencoba mencari celah hukum agar bisa meng-cover semua piutang BPJS masyarakat yang tidak mampu agar mereka bisa mendapat pelayanan kesehatan,” katanya.
Bahkan, tambah Jenal dirinya meminta kepada badan anggaran agar masyarakat Kota Bogor jangan menjadi anggota BPJS, sebab BPJS dipandang oleh rumah sakit adalah sebuah ketakutan karena selalu menunggak pembayaran kepada rumah sakit.
“Warga Bogor jangan daftar BPJS, mending kaya dulu lagi saja pakai SKTM. Kita punya Jamkesda, sekarang BPJS anggarannya Rp32 miliar untuk pembayaran BPJS PBI Masyarakat yang tidak mampu, tapi fakta di lapangan masih banyak warga miskin yang telpon saya, sudah pake BPJS tapi tetap aja bayar, ada obat tidak di cover oleh BPJS sama saja bohong kalau gitu,” pungkas Jenal Mutaqin. [] Ricky
