BOGOR-KITA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor angkat tangan untuk membangun jalur khusus truk tambang dari wilayah tambang di Rumpin sampai Parungpanjang. Anggaran yang hampir mencapai setengah triliun rupiah, menjadi alasan utama pemkab nyerah.
“Anggarannya sangat besar, kalau dipaksakan APBD kita bakal habis untuk jalan tambang, sementara masih banyak jalan yang harus dibangun,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, Soebiantoro kepada wartawan, di Cibinong, Kamis (25/7/2019).
Berdasarkan informasi yang beredar, anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalur khusus truk tambang mencapai Rp430 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan untuk dua hal, yakni pembebasan lahan dan pembangunan fisik jalan.
Sementara, panjang jalan tambang utu sendiri diperkirakan mencapai 23 kilometer, 19 kilometer berada di Kabupaten Bogor dan sisanya berada di wilayah Tangerang.
Atas pertimbangan itu, Soebiantoro menyebut, saat ini pemerintah daerah lebih memfokuskan diri untuk pembangunan jalan-jalan penghubung antar kecamatan dan peningkatan jalan yang sudah rusak.
“Jalan khusus tambang kan diperuntukan bagi pengusaha tambang saja. Jalan yang kita bangun manfaatnya harus dirasakan langsung semua elemen masyarakat,” kata dia.
Tentang kelanjutan jalan khusus truk tambang itu selanjutnya menunggu petunjuk dan keputusan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kita tunggu petunjuk dan keputusan Pemprov Jabar soal mekanisme pembiayaan jalan tambang itu. Katanya sih akan sharing dengan pengusaha tambang, tapi semua masih belum pasti. Kita tunggu saja,” bebernya.
Menurut Soebiantoro, gagasan pembangunan jalur khusus tambang di wilayah pertambangan Rumpin dan Parungpanjang di Kabupaten Bogor datang dari Pemprov Jawa Barat yang dinilai sebagai solusi permanen menuntaskan permasalahan pengusaha tambang, transporter dan warga yang terkena dampak aktifitas tambang.
“Jadi untuk sementara ini, kami menerapkan solusi pembatasan jam operasional dulu, di mana truk angkutan tambang, tak boleh melintas di jam yang telah ditentukan. Dan itu penerapannya diawasi BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek),” ungkap Soebiantoro.
Diketahui sebelumnya, rencana pembangunan jalur khusus tambang merupakan janji kampanye dari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Di awal masa jabatannya, Emil sempat menggelar pertemuan persama dengan 50 pengusaha tambang Kabupaten Bogor di Bandung, Jawa Barat.
Saat itu Emil mengatakan, opsi jalan khusus tambang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Jalan khusus tersebut rencananya adalah pembangunan jalan tol atau jalan arteri tetapi tidak melintasi jalur pemukiman warga.
“Apapun itu saya minta fifty-fifty, pemprov membebaskan lahan dan pembangunan jalannya oleh seluruh perusahaan. Jadi azasnya adil. Bisnis silakan tapi lingkungan tidak diabaikan,” terang Emil ketika itu.
Namun, anggaran untuk rencana membangun jalan khusus tambang itu, tidak masuk dalam APBD Jabar. [] Admin/Pkr
