BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wali Kota Bogor, Bima Arya memaparkan strategi peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 menuju predikat A di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jumat (18/9/2020).
Dalam kegiatan evaluasi SAKIP yang digelar Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) secara virtual ini, Bima Arya didampingi Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat dan para kepala perangkat daerah terkait.
Dalam paparannya, Bima Arya menegaskan dan mengingatkan kepada seluruh jajarannya jika melakukan perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi agar mempedomani lima hal, yakni fokus pada kesehatan, ekonomi, pendidikan, program prioritas dan janji kampanye.
“Saat ini situasinya memang sangat tidak mudah. Di satu sisi kita harus melihat semua persoalan sebagai satu tantangan yang harus diselesaikan dengan cepat dan segera. Namun di sisi lain kita juga memahami bahwa ada hal-hal yang segala sesuatunya harus tetap terukur,” katanya.
Sementara itu kata Bima Arya, Pemkot Bogor juga memiliki target-target RPJMD, program prioritas, janji kampanye dan beberapa hal terkait reformasi birokrasi yang harus direalisasikan. Dari lima hal yang menjadi pedoman, di bidang kesehatan menjadi hal yang pertama yang harus diperhatikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Di bidang ekonomi, tidak cukup hanya melakukan kegiatan agar memperkecil defisit, tetapi diharapkan ada akselerasi terkait economy recovery dan rebound dalam memanfaatkan peluang-peluang di masa pandemi untuk menggenjot PAD Kota Bogor.
Sementara di bidang pendidikan, sebagai langkah antisipasi pandemi yang tidak diketahui kapan akan selesai, diperlukan paket pendidikan atau program kebijakan pendidikan, mulai dari infrastruktur, landasan atau panduan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan konten pendidikannya.
“Kami ingatkan jajaran agar memaksimalkan semua ikhtiar agar target peningkatan nilai SAKIP Kota Bogor ke A bisa terwujud. Semua harus linier dengan apa yang sudah digariskan dan sesuai RPJMD, antara output dan outcome sehingga APBD bisa dijalankan secara maksimal khusus di era pandemi Covid-19. Kita akan cek pada semua perangkat daerah, apakah sudah sesuai. Kita selalu mengkalkulasi itu semua,” paparnya.
Di sisi lain pihaknya juga memaksimalkan perencanaan dan pelaksanaan Bantuan Tidak Terduga (BTT) yang khusus difokuskan pada kesehatan, Jaringan Pengaman Sosial (JPS) dan ekonomi.
Ketua Tim Evaluator Kemenpan-RB, Firmansyah dalam sambutannya menuturkan, pelaksanaan evaluasi tahun ini akan lebih konsen pada aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi, yakni bagaimana langkah strategis instansi pemerintah pusat maupun daerah dalam menanggulangi Covid-19 dan bagaimana menyikapi target-target prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Selain itu diakuinya, penambahan anggaran pada sektor pendukung di bidang kesehatan dan ekonomi serta bidang lainnya akan mengalami pengurangan, pengaruh target kinerjanya dan strategi yang dilaksanakan.
“Itu yang akan dilihat lebih dalam,” kata Firmansyah.
Mengenai evaluasi reformasi birokrasi, aspek yang akan dipantau adalah pelayanan, khususnya pelayanan kesehatan yang mengalami lonjakan sangat tinggi. Kondisi tersebut diyakininya sudah diantisipasi jajaran Pemkot Bogor, sehingga pelayanan yang diberikan tetap optimal dan mampu memberikan kepuasan masyarakat.
Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat pada kesempatan tersebut memberikan paparan tentang 10 rekomendasi reformasi birokrasi dan dilanjutkan paparan kepala perangkat daerah maupun perwakilannya. [] Pemkot Bogor/Hari
