YPBP Dorong Program Penanggulangan HIV Masuk RKPD Kota Bogor, Soroti Pengurangan Logistik Pencegahan
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Yayasan Pesona Bumi Pasundan (YPBP) menggelar diskusi Support for Attending Budget Cycle Process in District di Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jalan Kesehatan, Kecamatan Tanah Sareal, Selasa (10/3/2026).
Pertemuan ini membahas upaya mendorong usulan program penanggulangan HIV agar dapat masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor.
Ketua Yayasan Pesona Bumi Pasundan (YPBP) Ari Budiman mengatakan, kegiatan supporting attending budget merupakan agenda tahunan yang dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil di Kota Bogor untuk memberikan usulan, masukan, serta rekomendasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, usulan tersebut biasanya disampaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga tingkat kota.
“Setiap tahun kami menyampaikan usulan terkait penanggulangan HIV. Namun sejak 2023, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan, isu ini masih belum menjadi prioritas,” ujar Ari.
Ari menegaskan, upaya memasukkan program penanggulangan HIV dalam RKPD sangat penting guna mendukung target global Ending AIDS 2030.
Ia berharap berbagai rekomendasi yang telah disampaikan dalam beberapa tahun terakhir dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
“Harapannya usulan yang kami sampaikan bisa masuk dalam RKPD tahun berikutnya, terutama terkait pencegahan dan penanggulangan HIV di Kota Bogor,” katanya.
Ari juga menyoroti dampak efisiensi anggaran yang berpotensi mempengaruhi program penanggulangan HIV. Selain itu, terdapat isu kemungkinan berkurangnya dukungan dari lembaga donor internasional untuk program tersebut di masa mendatang.
Salah satu dampak yang dirasakan saat ini adalah berkurangnya logistik alat pencegahan HIV, seperti Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) dan kondom.
“Logistik alat pencegahan ini mulai berkurang. Padahal di Kota Bogor setiap hari ada sekitar dua orang yang terinfeksi HIV. Ini menjadi perhatian serius karena pencegahan sangat dibutuhkan,” jelasnya.
Sementara itu, Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bogor, Apoh Ibrahim Saragih, mengatakan pertemuan tersebut juga membahas potensi berkurangnya bantuan luar negeri dalam program penanggulangan HIV di Indonesia yang bisa berdampak ke daerah.
Menurutnya, organisasi masyarakat sipil (OMS) selama ini banyak bergantung pada bantuan tersebut untuk menjalankan berbagai aktivitas operasional dan program pencegahan.
“Potensi pengurangan bantuan luar negeri ini perlu kita sikapi dengan hati-hati. Kita harus memastikan dulu seperti apa bentuk pengurangannya, kapan mulai berlaku, dan program apa saja yang terdampak,” ujar Apoh.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa langsung mengambil keputusan terkait pengadaan logistik pencegahan HIV tanpa dasar aturan yang jelas. Oleh karena itu, pemerintah perlu menunggu arahan dari pemerintah pusat, termasuk dari Kementerian Kesehatan.
Apoh menambahkan, proses perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah dilakukan jauh sebelum tahun pelaksanaan. Misalnya, perencanaan anggaran untuk 2027 sudah dimulai sejak akhir 2025.
Karena itu, pihaknya perlu memastikan informasi terkait pengurangan bantuan tersebut secara detail sebelum menentukan langkah kebijakan maupun penganggaran.
“Kami perlu mengetahui dasar kebijakan dari pusat, termasuk regulasinya. Setelah itu baru kita bisa menganalisis kebutuhan anggaran dan menentukan langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah,” katanya.
Ia juga menyebutkan, selama ini pengadaan alat pencegahan seperti kondom belum pernah secara khusus dianggarkan oleh pemerintah daerah. Biasanya yang dianggarkan adalah bahan medis habis pakai.
“Karena itu kita perlu melihat kembali sumber pendanaannya selama ini, apakah dari APBD, pemerintah pusat, atau bantuan luar negeri,” pungkasnya. [] Ricky
