Dosen HI UII Nilai Keterlibatan Indonesia di Board of Peace Cederai Konstitusi dan Berisiko Legitimasi Israel
BOGOR-KITA.com, YOGYAKARTA — Dosen Hubungan Internasional dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Hadza Min Fadhli Robby, menilai keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpotensi mencederai amanat konstitusi dan melemahkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.
Menurut Hadza, meski BoP memiliki dasar hukum melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2805/2025, mekanisme forum tersebut tidak dijalankan sebagaimana mandat misi perdamaian PBB pada umumnya. Ia menilai BoP tidak menempatkan PBB sebagai penanggung jawab utama dan tidak melibatkan Palestina sebagai pihak yang terdampak langsung konflik.
“Resolusi DK PBB biasanya diimplementasikan melalui misi resmi PBB dengan kepemimpinan kolektif, mekanisme pembagian tugas yang sepadan antara aktor sipil dan aktor militer, serta pelibatan aktor lokal. BoP tidak memiliki mekanisme demikian karena terpusat pada figur Presiden Trump dan lingkarannya,” kata Hadza kepada Redaksi BogorKita, Jumat (27/2/2026).
Ia menyebut, keputusan Indonesia bergabung dalam BoP menunjukkan pergeseran orientasi politik luar negeri. Prinsip bebas dan aktif dinilai mengalami disorientasi akibat pendekatan realis-pragmatis yang terlalu personalistik.
“Kebijakan ini mencederai amanat konstitusi yang secara tegas mengarahkan Indonesia untuk membela kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Politik luar negeri Indonesia kini tampak aktif, tetapi tanpa arah yang jelas,” ujarnya.
Hadza juga menegaskan, keikutsertaan Indonesia dalam forum yang tidak menghadirkan Palestina secara setara berpotensi bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan. Alasan keterlibatan untuk “mengawal dari dalam” dinilai Hadza tidak dapat dibenarkan.
“BoP dibangun di atas asimetri kekuasaan. Indonesia hampir tidak memiliki daya tawar dan sangat rentan terhadap tekanan Amerika Serikat,” kata pria yang meraih gelar Master dari Eskisehir Osmangazi University Turkiye.
Dari sisi reputasi internasional, Hadza menilai posisi Indonesia di mata negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Global South tidak terdampak signifikan secara eksternal. Namun, polemik justru menguat di dalam negeri.
“Turki dan Qatar memang memiliki peran historis sebagai mediator, sehingga kehadiran mereka relatif dapat dipahami. Tetapi keterlibatan Indonesia memicu perdebatan karena selama ini dikenal konsisten membela Palestina,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan risiko BoP menjadi alat legitimasi kebijakan Israel di Gaza. Menurutnya, forum tersebut tidak memiliki mekanisme akuntabilitas atas dugaan pelanggaran HAM maupun sistem keadilan bagi korban.
“BoP hanya fokus pada rekonstruksi fisik, bukan keadilan dan rekonsiliasi. Tanpa mekanisme penghukuman terhadap pelaku kejahatan perang, rekonstruksi tidak akan menyembuhkan luka masyarakat Palestina,” tegas Hadza.
Terkait rencana pengiriman 8.000 tentara Indonesia ke Gaza, Hadza menilai langkah tersebut berisiko tinggi. Ia menyoroti potensi keterlibatan satuan Zeni TNI dalam pembersihan puing dan penghancuran lorong Hamas yang berpotensi memicu bentrokan bersenjata.
“Rafah dan Khan Younis adalah wilayah terpadat di Gaza. Risiko bentrokan sangat besar, sementara mekanisme rules of engagement di lapangan belum jelas,” katanya.
Hadza menegaskan, mekanisme perdamaian yang tidak menghadirkan kedua pihak secara setara tidak dapat disebut sebagai proses perdamaian yang kredibel.
“Tanpa keadilan, restitusi korban, dan akuntabilitas pelanggaran HAM, forum seperti BoP justru berpotensi memperdalam ketimpangan dan konflik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana (Inaugural Meeting) Board of Peace (BoP) yang digelar di Washington, D.C., Amerika Serikat, pada Kamis, 19 Februari 2026. Pertemuan tersebut menjadi momentum resmi peluncuran mekanisme internasional Board of Peace sebagai platform kolaborasi global untuk mendukung stabilisasi kawasan konflik dan pemulihan pascakonflik terutama di Gaza.
Pertemuan perdana ini bertujuan mengonsolidasikan komitmen negara-negara anggota dalam mendukung pembangunan kembali Gaza, termasuk melalui potensi kontribusi finansial maupun operasional. Kehadiran Presiden Prabowo pada forum tersebut menegaskan komitmen aktif Indonesia dalam pembentukan dan penguatan Board of Peace sebagai mekanisme internasional berbasis mandat resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap rencana 20 poin yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai kerangka kerja menuju stabilisasi dan perdamaian kawasan. Kepala Negara menyampaikan bahwa sejak awal Indonesia mempelajari rencana tersebut, pemerintah Indonesia telah menyatakan kesepahaman sekaligus komitmen kuat untuk berkontribusi aktif dalam implementasinya.
“Kami berkomitmen untuk memastikan keberhasilannya. Kami memahami bahwa akan ada banyak hambatan dan berbagai kesulitan, namun kami sangat optimistis dengan kepemimpinan Presiden Trump,” ujar Prabowo. [] Anto
