BOGOR-KITA.com, BANDUNG – Kasus perceraian saat ini mengalami peningkatan seiring dengan pandemi covid-19 sejak bulan Maret 2020 lalu.
Sebagai salah satu solusi untuk menekan angka perceraian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat memiliki program “21-25 Keren”.
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat, Atalia Praratya Ridwan Kamil mengatakan, program “21-25 Keren” ini menjadi sebuah kampanye dari BKKBN Jabar untuk menguatkan konsep menikah di usia ideal, yakni perempuan di usia 21 tahun dan untuk laki-laki di usia 25 tahun.
“Sehingga penting bagi kita semua untuk mengedukasi masyarakat dengan memberikan informasi yang tepat soal pernikahan di usia matang 21-25,” kata Atalia, di acara Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PW Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Jabar di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Sabtu (12/9/2020).
Menurut Atalia, sinergitas bersama komunitas termasuk Fatayat NU Jabar untuk menyosialisasikan program “21-25 Keren” juga bisa bantu menekan kasus perceraian di Jawa Barat.
“Jadi, saya kira program ini patut sama-sama kita dorong di masyarakat, supaya kasus-kasus tersebut tidak muncul lagi seperti saat ini,” ucapnya.
Atalia menyatakan, salah satu indikator terkait dengan banyaknya kasus perceraian di Jawa Barat, adalah faktor ekonomi, termasuk juga percekcokan rumah tangga yang semuanya dipicu oleh pernikahan dini sehingga mereka belum matang baik secara fisik maupun mental.
“TP PKK Jabar berkolaborasi bersama Fatayat NU Jabar dalam konseling pranikah yang juga bertujuan menekan kasus perceraian yang ada di Jabar. Program ini penting sekali untuk persiapan para calon orang tua, kemudian mereka bisa siap secara fisik maupun mental, jadi ini harus kita kuatkan bersama-sama,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Fatayat NU Jawa Barat, Hirni mengatakan, pihaknya membuka diri untuk berkerja sama dengan BKKBN dalam mengembangkan program baru yang lebih tepat sasaran.
“Salah satunya konseling pranikah yang sudah disepakati belum lama ini. Dengan kekuatan 27 pengurus cabang di tingkat kabupaten dan kota, 600-an pengurus anak cabang di tingkat kecamatan dan 6.000-an pengurus ranting di tingkat desa atau kelurahan, pola kolaborasi pemerintah-masyarakat ini bakal berdampak besar,” ujarnya.
Hirni berharap, program konseling pranikah bersama BKKBN Jawa Barat yang saat ini dalam proses MoU, menjadi titik awal untuk dapat membangun sinergi di program-program lainnya.
“Fatayat NU bisa menjadi subjek sekaligus objek program-program pembangunan. Dengan senang hati kami menyambut baik kerja sama ini,” kata Hirni.[] Hari/ Pemprov Jabar
