Nasional

Sisi Legal Menuju BUMD Profesional

Oleh: M Luthfi Bagas Putra, S.H (Divisi Advokasi Pusat Studi Pembangunan Hukum Partisipatif), Dan

R Muhammad Mihradi, S.H.,M.H (Staf Ahli Komite III DPD-RI dan Dosen FH Univ Pakuan)

 

BOGOR-KITA.com, BOGOR – Timbulnya badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah di Indonesia berangkat dari ketentuan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Menurut konsep Mohammad Hatta, Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Ujungnya adalah keselarasan demokrasi politik yang dilengkapi demokrais ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentukkan kekuasaan ekonomi yang dapat “membeli “ atau “mengatur” kekuasaan politik, (Elli Ruslina, Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945, 2013).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sendiri memiliki peran strategis bagi daerah.  Mengingat fungsi gandanya: salah satu sarana bagi penerimaan keuangan daerah (PAD) dan sekaligus memberikan layanan publik di daerah sesuai jenis usahanya. Secara konseptual,

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Dengan otonomi daerah dalam upaya peningkatan ekonomi, dapat dibentuk BUMD sendiri baik untuk tujuan public service, profit oriented atau kombinasi keduanya.

Idealnya, BUMD dapat layaknya korporasi profesional, selalu bekerja didasarkan prinsip akuntabilitas, profesionalitas dan transparansi karena memiliki karakter badan publik. Faktanya, tidak mudah. Mendagri mengidentifikasi, sampai tahun 2019, tercatat sekitar 70 persen BUMD di Indonesia masih mencatatkan rugi bersih. Harusnya mendapat laba sehingga memicu dan memacu pertumbuhan daerah. (https://ekonomi.bisnis.com/read/20190828/9/1142141/mendagri-soroti-tata-kelola-bumd-70-persen-masih-rugi).

Wawan Zulmawan menulis dalam buku “Kenapa Harus BUMD” (2015: 8-11), ada beberapa penyebab BUMD seringkali mengalami kerugian. Pertama, permasalahan efisiensi. Secara umum,  seringkali terjadi BUMD tidak efisien, mengalami pemborosan dana karena pengelolanya tidak memiliki keahlian cukup.

Baca juga  IPB Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Nanggung,Bogor

Keputusan terkait investasi baru seringkali dilakukan tidak profesional. Kedua, masalah intervensi dan birokrasi. Tidak dapat disangkal banyak BUMD kalah bersaing dengan sektor swasta salah satunya adalah besarnya campur tangan dan lambannya pemerintah daerah dalam mengantisipasi perubahan situasi dan kondisi bisnis.

Kadang keputusan diberikan berlarut-larut sehingga tidak dapat kompetitif dengan swasta. Ketiga, pengendalian dan pengawasan. Di dalam BUMD, pemerintah daerah membentuk badan pengawas yang terkadang tidak memiliki latar belakang  bisnis sama sekali. Hal ini menyebabkan pengawasan tidak profesional sehingga berdampak pada kesehatan BUMD 

 

Reformasi Hukum

Semula, pengaturan BUMD masih tunduk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Diatur tersebut status badan hukumnya adalah Perusahaan Daerah (PD).

Namun kemudian dengan terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka ketentuan mengenai BUMD tunduk pada dua aturan ini.

Selain itu, sebagai pelaksanaan teknisnya, terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pelaksanaan Pasal 39 dan Pasal 58 PP BUMD. Di dalam Permendagri No.57 Tahun 2018 diatur proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.

Baca juga  Perempuan Puisi dan Dekan Hukum Unpak Kolaborasi Muliakan Puisi

Pasal 1 angka 40 UU Pemda merumuskan bahwa Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD adalah “badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah”.

Pasal 331 ayat (3) UU Pemda mengatur bahwa BUMD dapat berbadan hukum (a) Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan (b) Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Adapun alasan pembentukannya diatur pada Pasal 331 ayat (5) UU Pemda yaitu bisa didasarkan (a) kebutuhan daerah dan (b) kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Sumber modalnya pada Pasal 332 dan Pasal 333 UU Pemda diatur yaitu bisa penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah dan modal lainnya. Bila penyertaan modal daerah maka harus ditetapkan dengan Perda. Jika digambarkan dalam bagan sebagai berikut.

Perbedaan Perumda dan Perseroda

 

No Perusahaan Umum Daerah Perusahaan Perseroan Daerah
1. Seluruh modal dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham Berbentuk perseroan terbatas dengan modal terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 persen sahamnya dimiliki satu daerah
2. Organ terdiri dari kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas Organ terdiri dari rapat umum, direksi dan komisaris

 

Jadi dengan adanya ketentuan di atas, semua BUMD wajib menyesuaikan bentuk badan hukumnya. Apa itu hendak perumda atau perseroda. Semua diserahkan pada kewenangan pemerintah daerah dalam rangka memberikan manfaat bagi perekonomian daerah.

Baca juga  Komisi X DPR Raker dengan Mendikbud Bahas UN Dihapus

Pertimbangan

Apabila hendak membentuk BUMD, harus dalam bentuk peraturan daerah (perda). Maka, perlu dipertimbangkan jika hendak memilih status badan hukum yang diatur perda, apakah Perusahaan Umum Daerah (Perumda) ataukah Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Sebab, masing-masing jenis badan hukum memiliki karakteristik tersendiri. Seperti pada Pasal 8 PP BUMD, untuk pendirian Perumda, diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat.

Tentu akan berbeda dengan Perseroda. Demikian pula ketentuan di dalam UU PT menjadi pedoman ketat bagi Perseroda yang tentu berbeda dengan Perumda.

Selain itu perlu dicermati, PP BUMD yang menegaskan bahwa yang dapat dilakukan privatisasi  dibatasi BUMD berbadan hukum perseroda.

Bahkan perseroda tertentu pun dikecualikan dapat diprivatisasi yaitu perusahaan perseroda yang bidang usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola BUMD yang 100 persen sahamnya dimiliki daerah (Pasal 118). Dengan demikian, apabila pilihannya BUMD tidak diberikan peluang privatisasi maka bentuk perumda dapat menjadi pilihan yang lebih ideal.

Pada akhirnya, terlepas dari kebebasan memilih status badan hukum dilihat dari konteks kebutuhan dan manfaat BUMD yang hendak dipilih, sesuai politik hukum dari pemerintah daerah masing-masing, namun yang pasti, ada kewajiban yang tidak dapat ditawar yakni membangun BUMD yang sehat. BUMD profesional, akuntabel dan transparan.

Dengan begitu, BUMD dapat tumbuh kembang berkontribusi dalam pembangunan daerah sekaligus mengoptimalkan layanan publik. Dengan demikian, masa depan BUMD dapat lebih baik. []

 

 

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top