Satu Lagi Kebijakan Menpan-RB yang “Memasung” PNS

Yuddy Chrisnandi

BOGOR-KITA.com – Ini satu lagi kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi yang “memasung’ pengawai negeri sipil (PNS) atau yang sekarang dikenal dengan nama aparatur sipil negara (ASN).

Kebijkan itu adalah, kewajiban bagi seluruh PNS untuk melaporkan harta kekayaannya  kepada  Kementrian PAN-RB. Sebelumnya, PNS “dipasung” tidak bisa melakukan rapat  di hotel.

Kebijakan baru ini diukukuhkan melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), dan berlaku bagi seluruh PNS di seluruh Indonesia.

Implementasi surat edaran ini sudah diawali di Kementerian PANRB.  “Khusus untuk ASN di Kementerian PANRB ditutup pada akhir Januari 2015, sementara instansi lain diberi waktu sampai dengan tiga bulan”  kata Yuddy dalam jumpa pers di kantornya, Senin (2/2/2015).

Yuddy mengemukakan, formulir LHKASN lebih sederhana dibanding milik versi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  “Tidak ribet,’ katanya lagi.

Terkait hal-hal yang harus diisi, menurut Yuddy, adalah harta kekayaan bergerak, tidak bergerak, utang piutang dan beberapa penghasilan lainnya,  termasuk cetakan saldo akhirnya.

LHKASN diperlukan sebagai upaya melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan. Bahwa semua PNS wajib melaporkan hartanya, karena korupsi tidak hanya dilakukan oleh para pejabat eselon I dan II, tetapi juga tidak menutup kemungkinan terjadi di eselon III, IV dan V.

“Oleh karena itu, seluruh ASN baik yang duduk di jabatan pimpinan tinggi maupun para staf diwajibkan untuk mengisi LHKASN sesuai arahan KPK,” tandasnya.

Laporan harta kekayaan itu sendiri disampaikan setiap akhir tahun kepada pimpinan instansi masing-masing dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN dan RB. “Laporan tersebut harus sudah disampaikan paling lambat 3 bulan setelah kebijakan ditetapkan, paling lambat 1 bulan setelah pejabat diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi serta 1 bulan setelah berhenti dari jabatan. Apabila ASN tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKASN, akan dikenai sanksi berupa peninjauan kembali (penundaan/pembatalan) pengangkatan dalam jabatan struktural/fungsional,” tutup Yuddy.



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *