Dodi Dermawan SH

Reorientasi Program Koperasi dan UMKM untuk Mendukung Panca Karsa

Oleh : Dodi Dermawan, SH.

(Ketua Umum  Forum UMKM-IKM  Kabupaten Bogor dan Pelatih Senior LAPENKOP Nasional)

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Koperasi dan UMKM (yang di dalamnya juga termasuk IKM) adalah entitas binis yang sangat familiar di kalangan masyarakat serta tumbuh berkembang hampir di setiap pelosok tanah air. Entitas bisnis ini berkembang, selain karena kebutuhan masyarakat itu sendiri juga dikarenakan sangat mudahnya prosedur pendirian dan tidak membutuhkan modal yang besar. Maka tidaklah heran jika jumlahnya terus berkembang, ibarat jamur tumbuh di musim hujan.

Sebagai entitas bisnis yang paling banyak digeluti oleh masyarakat, Koperasi dan UMKM secara khusus dilindungi oleh UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kedua UU tersebut, di samping memberi perlindungan juga diharapkan jadi pedoman dan arah bagi Koperasi dan UMKM agar tumbuh dan berkembang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat/menjadi soko guru perekonomian nasional.

Koperasi dan Pelaku UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif dalam membuka lapangan kerja baru, sejarah telah membuktikan bahwa Koperasi dan UMKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997, di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya, justru koperasi dan UMKM secara konsisten memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat pada khususnya.

Seperti di daerah lainnya, di Kabupaten Bogor peningkatan jumlah koperasi dan Pelaku UMKM terus bertambah dari tahun ke tahun. Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor, setiap bulan berdiri 5 unit koperasi (60 koperasi/tahun) sedangkan pelaku UMKM khususnya pelaku usaha mikro penambahannya sebanyak 20 – 50 pelaku UMKM per bulan. Menjamurnya pendirian koperasi dan pelaku usaha mikro di Kabupaten Bogor dikarenakan masyarakat membutuhkan alternatif pembiayaan dan belanja yang mudah serta karena terbatasnya lapangan kerja dan besarnya pasar potensial Kabupaten Bogor yang berpenduduk +- 5,8 juta jiwa.

Kontribusi koperasi dan pelaku UMKM dalam perekonomian Kabupaten Bogor tidak bisa dipandang sebelah mata. Jika koperasi secara nyata berkontribusi dalam skala mikro yaitu mampu meningkatkan kualitas ekonomi anggota dan masyarakat di sekelilingnya. Sedangkan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Tahun 2017, kontribusi UMKM  terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 87% dan terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 28,3%.

Dengan begitu besarnya peranan dan kontribusi koperasi dan UMKM dalam perekomomian daerah, maka tidaklah berlebihan jika Pemerintah Kabupaten Bogor melalui dinas-dinasnya dalam satu dasawarsa ini memberikan perhatian yang besar serta dukungan penuh dalam bentuk program-program pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM, dengan 3 program pokok yaitu Program Advokasi, Edukasi dan Fasilitasi. Perhatian serta dukungan Pemerintah Kabupaten Bogor semakin nyata dan konkret dengan telah diterbitkannya Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan KUKM dan Peraturan Bupati tentang Gerakan Bela Beli Produk UMKM, dan hal ini merupakan bahagian dari Program Besar Bupati Bogor yakni “ Panca Karsa – Bogor Maju “.

Jika menggunakan bahasa sehari-hari dan supaya mudah dipahami masyarakat, adanya Program Panca Karsa – Bogor Maju ini diharapkan kuantitas dan kualitas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bogor semakin maju dan berkembang serta benar-benar nyata berkontribusi dalam pembangunan perekonomian daerah. Agar harapan/tujuan/target Panca Karsa – Bogor Maju ini tercapai dari segi pemberdayaan koperasi dan UMKM, maka ukuran kemajuannya harus jelas dan terukur. Ukuran kemajuan dan berkembangnya sebuah entitas bisnis, yang paling sederhana dilihat dari semakin bertambahnya jumlah koperasi yang mampu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan trend perolehan Sisa Hasil Usaha (SHU)nya positif, sementara ukuran kemajuan UMKM yang paling sederhana adalah melihat peningkatan jumlah omzet/Asset dan Naik Kelas (dari Mikro ke Kecil, dari Kecil ke Menengah dan dari Menengah ke Besar).

Apabila ukuran kemajuannya sudah jelas dan terukur, maka timbul pertanyaan apakah koperasi dan pelaku usaha mikro yang selama satu dasawarsa ini mendapat perhatian besar dan mendapat pembinaan dari berbagai dinas dari tingkat daerah hingga pusat mengalami kemajuan yang signifikan ?

Dari segi kuantitas memang kita akui setiap tahun terjadi penambahan, namun dari segi kualitas kita tidak tahu kemajuannya karena pemerintah daerah cq dinas-dinas terkait tidak memiliki detail data tentang hal tersebut. Hampir setiap tahun dinas-dinas “menggelindingkan” berbagai program, namun dikarenakan pelaksanaannya tidak berbasis data dan analisis serta tidak dilakukan evaluasi dampak yang permanen, maka kita tidak tahu apakah program-program tersebut berdampak atau tidaknya terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas koperasi dan usaha mikro.

Seperti yang telah disebutkan di atas, dari segi kuantitas jumlah koperasi dan pelaku UMKM setiap tahun terus bertambah, namun secara kualitas peningkatannya perlu dikaji lebih jauh dan komprehensif.

Berdasarkan informasi dari Dinas KUKM dan data dari BPS Kabupaten Bogor, keragaman Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bogor per Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Melihat dari table data tersebut di atas, coba kita lihat tentang kondisi koperasi dan UMKM. Jika dilihat dari data koperasi, dapat dikatakan dari jumlah koperasi yang terdaftar, yang aktif sebenarnya hanya 300 unit  (+ 20%). Bagaimana dengan koperasi yang lain, mengapa mereka tidak melaksanakan RAT sebagai bentuk kewajiban yang diperintahkan UU No.25/1992 ? Padahal kita semua tahu, Dinas KUKM serta Dekopinda Kabupaten Bogor (Organisasi Gerakan Koperasi) tidak pernah berhenti melaksanakan berbagai program pembinaan dan pemberdayaan hampir ke seluruh koperasi di Kabupaten Bogor.

Bagaimana dengan UMKM ? Jika dilihat dari data tabel tersebut di atas, pelaku usaha mikro jumlahnya sangat dominan di Kabupaten Bogor. Menurut UU No. 20/2008 tentang  UMKM, usaha mikro adalah usaha yang memiliki asset < 50 juta dan omzet < 300 juta per tahun, sedangkan menurut UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten bertugas membina hanya bagi para pelaku Usaha Mikro. Berbeda dengan koperasi yang hanya dibina oleh 2 institusi, UMKM dibina oleh banyak dinas, antara lain: Diskopum. Disdagin, Disnakan, Dinas Ketahanan Pangan, Distanhorbun, Disbudpar dan DPMPTSP serta 7 dinas lainnya. Namun ironisnya, walaupun begitu banyak dinas yang terlibat dalam pembinaan UMKM, namun kita tidak memiliki data yang akurat dan valid, Pelaku Usaha Mikro mana yang secara signifikan kapasitas dan kapabilitas usaha nya meningkat atau mana Pelaku Usaha Mikro setelah dibina berbagai dinas tersebut naik kelas menjadi Usaha Kecil ( Asset maksimal 500 juta dan Omzet maksimal 2,5 Milyar. UU No. 20/2008).

Namun terlepas dari program-program yang telah digulirkan dalam upaya meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usaha oleh dinas-dinas terkait, secara umum koperasi dan usaha mikro sebenarnya mengalami problematika internal yang cukup dilematis dan berkepanjangan, yang antara lain dapat dilihat pada table dibawah ini :

Jika kita kaitkan antara Tabel 1 dan 2 tentang koperasi, maka wajarnya jika banyak koperasi yang tidak aktif. Koperasi-koperasi yang baru terbentuk di masyarakat (Non Fungsional) umumnya berusia seumur jagung dan jalan di tempat, dan ini terbukti pada Koperasi UMKM yang dibentuk di beberapa kecamatan dalam 1-2 tahun belakangan ini. Kenapa banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT ? Berdasarkan pengalaman penulis, selama berinteraksi dengan peserta pada diklat perkoperasian di Bogor, Bekasi dan Tangerang Selatan serta daerah lainnya, umumnya dikarenakan usahanya tidak jalan atau mereka tidak mampu membuat laporan koperasi serta Rencana Kerja dan RAPB Koperasi. Dan ironisnya, mereka ini sebenarnya sudah mendapatkan pembekalan dalam bentuk kegiatan diklat perkoperasian, baik yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM maupun oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bogor.

Bagaimana halnya dengan Pelaku Usaha Mikro ? Ini lebih ironis lagi! Pelaku Usaha Mikro yang banyak dibina dan diberdayakan oleh dinas-dinas, ternyata baik secara data maupun fakta, umumnya mereka kurang beranjak ke arah lebih baik kapasitas usahanya. Bahkan mohon maaf, banyak juga pelaku usaha mikro yang nakal, memanfaatkan program-program dinas yang mereka ikuti sekedar sebagai “sarana hiburan” belaka, dan pelaku usaha mikro yang ikut pun umumnya dia lagi dia lagi. Jika kondisinya demikian dan berlangsung terus-menerus, apakah mungkin Karsa Bogor Maju bisa tercapai ? Ini jelas jadi PR yang sangat krusial untuk dibahas bersama secara mendalam.

Reorientasi Program Pemberdayaan KUKM

Dalam 2-3 tahun belakangan ini, Forum UMKM-IKM Kabupaten Bogor senantiasa mendapat kesempatan mengikuti kegiatan partisipatif yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kabupaten Bogor. Seperti biasa, kami berpartisipasi dalam 2 hal yaitu mengusulkan program dan mempelajari rancangan program dinas-dinas. Jika kita simak secara seksama dari rancangan program-program tersebut, terlihat bahwa program yang disusun untuk pemberdayaan koperasi dan usaha mikro terkesan hampir sama dengan program tahun-tahun sebelumnya, praktis tidak ada hal yang baru dan kalaupun ada yang baru, umumnya hanya sekedar program coba-coba, jika tidak berhasil maka program itu akan hilang begitu saja. Judul-judulnyapun sangat baik serta terkesan berorientasi pada perkembangan dan kemajuan.

Dinas dalam menyusun rancangan program-programnya bersumber pada 2 hal, yaitu berdasarkan usulan dari Musrenbang Kecamatan dan  hasil perencanaan dinas itu sendiri. Penyusunan program dengan mengakomodir keinginan masyarakat pada Musrenbang adalah sesuatu hal itu sangat baik sekali,  namun walaupun demikian kita harus jeli, program tersebut harus ditakar, ditimbang dan dianalisis serta  sebaiknya harus dilengkapi oleh TOR / KAK, tidak begitu saja dengan mudah dimasukkan ke dalam SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan) Kabupaten Bogor. Begitu pula halnya dengan anggaran biayanya, tidak boleh main tembak begitu saja tetapi harus melalui perhitungan yang rinci dalam bentuk RAB (Rencana Anggaran Belanja) yang mengacu pada Standard Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bogor. Dengan kondisi demikian, maka tidaklah heran jika dalam pelaksanaannya di tahun mendatang, program yang diusulkan tidak berjalan seseuai tujuan dan harapan bahkan terkadang beberapa program tersebut akhirnya mangkrak atau tidak berdampak secara signifikan.

Begitu pula hal program-program yang disusun sendiri oleh dinas, tetap harus ditakar, ditimbang dan dianalisis dengan benar serta dilengkapi TOR/KAK dan RAB. Copy paste dari program tahun sebelumnya boleh saja dilakukan, asalkan program tahun sebelumnya sudah benar-benar dianalisis dampak positifnya. Namun sepertinya hal ini tidak dilakukan, program yang jelas-jelas kurang efektif dan tidak berdampak di tahun sebelumnya, tetap dilaksanakan kembali. Program yang selalu ada di setiap dinas dan jadi primadona para pelaku usaha dan koperasi adalah pameran atau study tiru/banding ke luar kota, umumnya maaf hanya dijadikan ajang jalan-jalan semata tanpa ada tindak lanjutnya alias sirna begitu saja. Program ini sebenarnya banyak dikeluhkan, namun tiap tahun selalu ada dan dilaksanakan.

Bagaimana tujuan dan target Karsa Bogor Maju bisa tercapai, apabila orientasi program-program yang digulirkan oleh dinas-dinas tetap seperti tersebut diatas. Apalagi saat ini Koperasi dan Usaha Mikro tengah terkena musibah berturut-turut, yaitu di awal tahun terkena musibah banjir dan tanah longsor di 4 Kecamatan (Nanggung, Cigudeg, Sukajaya dan Jasinga) yang hingga saat ini belum tertangani, sekarang lebih parah lagi terkena dampak Covid-19 yang sangat merugikan pelaku usaha, hingga banyak yang gulung tikar. Tugas Pemerintah Daerah cq dinas-dinasnya tentunya akan semakin berat, untuk jangka pendek harus berusaha mengantisipasi dan memberi solusi bagi koperasi dan pelaku usaha yang terkena dampak musibah dan dalam jangka panjang tetap konsisten menggapai Karsa Bogor Maju.

Dengan adanya musibah banjir/tanah longsor dan wabah Covid-19 yang secara langsung banyak menghancurkan dan mematikan dunia usaha terutama bagi beberapa koperasi dan pelaku usaha mikro, maka dalam jangka pendek mau tidak mau dinas-dinas harus merobah strategi programnya agar problem dasar dapat tertangani serta kegiatan usaha masyarakat dapat dibangkitkan kembali. Untuk menangani persoalan berat ini, memang tidak cukup hanya dengan program standard dinas semata namun juga harus didukung oleh kebijakan keuangan dan perdagangan. Penangangan yang harus cepat dilaksanakan antara lain; bantuan asset usaha yang tergerus banjir/longsor, penjadwalan ulang kredit, penyediaan kredit murah untuk permodalan dan menjaga stabilitas harga komoditi/bahan baku.

Dalam jangka panjang, untuk manggapai Karsa Bogor Maju agar tujuannya tercapai, yang paling utama adalah kepesertaan program harus jelas sejak awal dan tidak ditetapkan pada saat akan dilaksanakan apalagi diserahkan kepada pihak-pihak yang tidak memahami kondisi faktual dari peserta program. Calon peserta ada baiknya didiagnosa terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi/kapasitas usaha saat ini serta problematika yang tengah mereka hadapi. Hasil diagnosa calon peserta ini akan sangat menentukan program-program yang akan diterapkan. Saat ini sering terjadi antara program dengan kebutuhan/problem pelaku usaha, tidak nyambung sama sekali atau tidak berdampak, dimana penerima program yaitu koperasi kondisinya tetap seperti sedia kala dan pelaku usaha mikropun tetap tidak beranjak.

Khusus di  bidang pendidikan dan pelatihan, kegiatan Pengembangan SDM bagi Koperasi dan Pelaku Usaha Mikro seharusnya didahului dengan kegiatan Trainning Need Assesment (TNA) atau Penjajakan Kebutuhan Pelatihan  dengan tujuan agar nantinya ada kesesuaian antara kebutuhan peserta dengan materi diklat yang diberikan. Begitu pula dengan kegiatan fasilitasi seperti bantuan peralatan dan legalitas/ sertifikasi. Setiap usulan permohonan bantuan peralatan dari pelaku usaha harus ditelaah kemanfaatan serta dampaknya, karena banyak fakta membuktikan pelaku usaha mikro penerima bantuan peralatan tersebut, kapasitas usaha tetap tidak beranjak. Begitu pula bantuan fasilitasi legalitas/sertifikasi seperti PKP / P-IRT, dalam beberapa kasus tidak terpakai karena pelaku usaha mikro berganti profesi atau berganti produk yang tidak sesuai dengan P-IRT yang telah diterbitkan.

Program Pameran/Expo atau Study Tiru/Banding ke luar kota pada dasarnya sangat baik dalam rangka  promosi/menjajagi pasar baru atau belajar tentang keberhasilan pemberdayaan KUKM di Kabupaten/Kota lain. Namun kembali lagi jika pemilihan Kota yang dituju tidak tepat, apalagi kalau calon pesertanya juga asal main tunjuk, program ini pastinya tidak akan berdampak. Dalam menetapkan kota yang akan dituju, harus jelas dasar pertimbangannya. Jika kegiatannya pameran atau expo, apakah kota yang dituju tersebut memiliki potensi bagi pemasaran produk UMKM Kabupaten Bogor ? Apakah sebelumnya sudah tersambung dengan para potensial buyer nya serta apakah draft MOU/Perjanjiannya sudah disiapkan ?. Jika kota yang dituju sebagai tempat study tiru/banding, apakah kota tersebut memiliki keunggulan di banding Kabupaten Bogor ? Faktanya, kami melihat banyak yang tidak jelas dan kabur serta terkadang  ada yang meninggalkan masalah.

Sekali lagi, jika semua itu kembali terjadi dan tidak dikritisi dan dievaluasi, maka berat rasanya untuk menggapai Panca Karsa Bogor Maju !

Panca Karsa saat ini bukan hanya sekedar programnya Bupati namun harus menjadi komitmen seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Agar program ini dapat terealisasi dengan baik dan tujuan nya benar-benar tercapai, penerima program (KUKM) dan penyusun/pembuat program (Dinas-dinas) harus pula punya komitmen untuk mensukseskannya. Penerima program harus memiliki tekad bahwa program tidak semata-mata sebagai hiburan atau pelengkap saja namun benar-benar mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan usahanya. Komitmen usaha mikro dalam membangun dirinya dimulai dengan senantiasa membuat pembukuan keuangannya terutama soal omzet dan laporan rugi laba agar setiap tahun diketahui dengan jelas kemajuannya. Sedangkan bagi koperasi, disamping senantiasa membuat Laporan, Rencana Kerja dan RAPBK, juga selalu mengupayakan pelaksanaan RAT dengan tepat waktu.

Bagi penyusun/pembuat program harus segera dihilangkan stigma program copy paste/asal jadi, namun setiap rancangan program harus disusun berdasarkan analisa seluruh aspek programnya yang benar, begitu pun dalam pelaksanaanya tidak hanya sekedar “gugur kewajiban” namun lebih mengedepankan output dan outcome nya. Selain itu evaluasi juga menjadi komponen penting namun bukan evaluasi kemampuan penyerapan/realisasi program dan anggaran tetapi evaluasi terhadap efektifitas-efisiensi dan dampak program terhadap peningkatan kapasitas dan kapabilitas KUKM. Harus juga ada keberanian untuk menghentikan atau menghilangkan program yang tidak berdampak secara signifikan serta penghamburan anggaran.

Jika KUKM terus bergerak dan mau merobah diri serta dinaspun dalam membuat programnya dengan jeli, maka Visi “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban” dengan Panca Karsanya tidak hanya jadi sekedar slogan belaka namun terealisasi dengan baik dan terbukti nyata. []



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *