Rendahnya Tarif Dasar, Ojol Minta DPRD Kota Bogor Mediasi Dengan Perusahaan
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini mendapat keluhan dari perwakilan komunitas ojek online (ojol) terkait tarif dasar ojol yang dirasa kurang adil bagi para driver.
Untuk itu, para perwakilan komunitas ojol tersebut meminta DPRD Kota Bogor untuk melakukan mediasi dengan dinas terkait dan perusahaan ojol.
Devie mengatakan permasalahan para driver menjadi masukan bagi dirinya, pasalnya keluhan dari masyarakat mesti ada solusinya.
“Maka dari itu perlu kita dengarkan dan pertimbangan keluh kesah mereka untuk menjadi solusi yang lebih baik antara perusahaan dan driver ojol, ucap Devie usai menerima perwakilan komunitas ojol di ruang Fraksi Kebangkitan Bintang Restorasi (F-KBR), Kamis (4/8/2022).
Saat ini, kata DPS sapaan akrabnya, para driver ojol tersebut mendapat bonus berupa poin, bukan lagi dalam bentuk rupiah. Untuk mendapat rupiah mereka harus mengejar poin pertransaksi yaitu 1,5 poin dan biasanya untuk mendapatkan Rp40 ribu mereka harus bertransaksi sebanyak 4 kali.
“Permintaan mereka untuk duduk bareng bersama Dishub, mungkin nanti kita bisa mendengarkan dari kedua belah pihak seperti apa, karena ini adalah peraturan yang dibuat oleh perusahaan ojol masing-masing. DPRD tugasnya menampung aspirasi ini kemudian menyampaikan ke DPR RI untuk disampaikan, agar DPR RI bisa menjembatani dengan perusahaan-perusahaan ojol ini,” jelas anggota Komisi IV ini.
Selain persoalan tarif dasar, lanjut politisi partai NasDem ini, para driver ojol ini kesulitan untuk menjangkau program pemerintah khusunya dalam bentuk bantuan seperti BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan, pasalnya pekerjaaan driver ojol penuh dengan resiko.
Selama ini, sambung DPS, para driver ojol ini di cover BPJS Ketenagakerjaan yang premi nya dipotong dari pendapatan mereka oleh perusahaan ojol ketika.
“Bagaimana dengan keluarga mereka? Ternyata kendalanya mereka tidak sanggup membayar karena tarif dasar yang dirasa sangat rendah, sehingga kebutuhan mereka meningkat dan mereka tidak bisa membayar iuran BPJS. Dengan demikian mereka bertanya bagaimana cara mengakses untuk bisa mendapat bantuan pemerintah untuk BPJS PBI,” jelasnya.
Terakhir, persoalan yang disampaikan oleh komunitas ojol adalah pinjaman online (pinjol), pasalnya mayoritas driver ojol sudah terjerat pinjol, renternir dan bank emok untuk memenuhi kebutuhan sehari hari.
“Bertepatan dengan akan dibentuknya Raperda pinjol, maka ini menjadi kesempatan yang sangat baik bagi DPRD, dimana masukan-masukan dari warga Kota Bogor nantinya dituangkan dalam pembuatan Raperda pinjol teraebut untuk bisa bermanfaat bagi warga Kota Bogor, bagaimana dan apa isi Raperda itu untuk meringankan dan untuk membuka mata masyarakat,” pungkasnya. [] Ricky
