BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) setuju dilakukan evaluasi pelaksanaan pemilihan presiden (Pilpres), bukan dalam hal sistemnya yaitu pemilihan langsung.
Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Wakil Ketua MPR RI itu mengatakan, sistem pemilihan presiden untuk memperkuat sistem presidensil, cara yang paling mendekati adalah tetap dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu yang demokratis, jujur dan adil.
Dia menjelaskan, kalau dilihat dari indikator pelaksanaan Pilpres 2019, laporan berbagai pihak memang ditemukan adanya residu dalam prosesnya, yaitu maraknya politik identitas yang digunakan berbagai pihak dalam Pilpres.
Namun, dalam sistem pemerintahan presidensil, cara yang paling efektif untuk perkuat sistem presidensil adalah Pilpres langsung dalam rangka mewujudkan esensi kedaulatan rakyat.
“Hanya saja bagaimana esensi kedaulatan rakyat itu tidak ditumpangi berbagai pihak untuk merusak prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara kita,” kata dia.
“Saat ini sudah waktunya melakukan refleksi kritis antara lain adalah mari kita pandang dan posisikan bahwa demokrasi itu bukan sebuah momentum elektoral”.
Menurut dia, demokrasi harus dipandang sebagai satu pembangunan peradaban bangsa dan demokrasi harus dimulai dari cara pikir, cara pandang dan sikap. Karena, ketika demokrasi mengabaikan prinsip-prinsip bernegara dan berbangsa, demokrasi mengabaikan prinsip-prinsip perbedaan yang menyatukan sebagaimana Bhineka Tunggal Ika.
“Jika demokrasi mengabaikan kesetaraan di antara kita, demokrasi menolak perbedaan maka sesungguhnya demokrasi langsung yang kita lakukan ini memberikan bencana.”
Artinya, jangan kemudian kontestasi demokrasi yang dipandang sebagai momentum Pilpres dan Pileg sebagai sesuatu hidup dan mati seseorang atau satu kelompok.[] Ipung
