PHRI Khawatirkan PHK Besar-besaran Akibat Efisiensi Anggaran Inpres 1 Tahun 2025
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengkhawatirkan dampak kebijakan efisiensi anggaran yang diusung Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres 1 tahun 2025, terhadap keberlangsungan usaha hotel dan restoran di Indonesia.
Ketua BPC PHRI Kabupaten Bogor, Juju Djunaedi, menegaskan bahwa pemotongan anggaran berpotensi menyebabkan PHK besar-besaran di sektor ini, yang pada akhirnya juga berdampak pada pedagang dan UMKM.
Hal itu disampaikan Juju pada acara Munas ke-18 PHRI yang digelar di Hotel Royal Safari Garden, Cisarua, Kabupaten Bogor, pada 10-11 Februari 2025. Salah satu agenda Munas yakni memilih ketua badan pimpinan pusat PHRI periode 2025 – 2030.
Oleh karena itu, Juju menekankan pentingnya peran ketua terpilih nanti dalam memperjuangkan isu ini serta mendesak adanya pertemuan langsung dengan Presiden untuk membahasnya.
Acara welcome dinner yang diadakan pada malam sebelumnya turut dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Pj Bupati Bogor, Ketua Umum BPP PHRI beserta jajaran, Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Ketua BPC PHRI Kabupaten Bogor, perwakilan Forkopimda, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, Direktur Taman Safari Indonesia, serta Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor.
Juju Djunaedi menyambut baik penyelenggaraan Munas di kawasan Puncak, karena ini merupakan kali pertama acara lima tahunan tersebut diadakan di Kabupaten Bogor.
“Kami berharap momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada di wilayah tersebut kepada para peserta Munas dari 34 BPD PHRI se-Indonesia dan beberapa ketua BPC dari berbagai kota dan kabupaten,” ujar Juju.
Dengan adanya Munas ke-18 di Kabupaten Bogor, ia berharap para ketua provinsi dapat menyampaikan kepada daerahnya masing-masing bahwa Kabupaten Bogor memiliki banyak destinasi wisata menarik yang layak dikunjungi. [] Danu
