BOGOR-KITA.com, PURWAKARTA – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar akan berupaya membantu 27 pemda di Jabar merealisasikan semua program prioritas pembangunan strategis 2021. Salah satunya dengan melobi anggota dewan untuk menganggarkan anggaran bagi pemda kabupaten/kota di Jabar.
“Kita akan mendiskusikan dengan Bapeda Jawa Barat mana-mana yang perlu kami bantu melobi,” kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam Komunikasi Pembangunan Daerah (KOPDAR) di Istora Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Kamis (13/2/2020).
“Kadang-kadang sama dewan suka digeser, kadang dikurangi atau ditambahkan. Nah, mereka-mereka (pemda) yang kurang mengawal itu biasanya kena geser,” imbuhnya.
Selain mengawal dan melobi anggaran, Kang Emil meminta 27 pemda kabupaten/kota di Jabar untuk berinovasi, seperti membuat tim untuk melobi DPRD.
“Tahun 2020 Pemda Provinsi Jawa Barat membantu daerah itu dengan total Rp7 triliun. Tadi kita rekap semuanya permohonan para wali kota dan bupati itu nilainya total Rp10 triliun, berarti kan ada gap Rp 3 triliun. Nanti kita cari,” katanya.
“Kalau PAD naik, dananya lancar, ya, semua keinginan beliau-beliau ini bisa kita penuhi. Kalau ternyata kurang nanti kita informasikan lagi. Jumlah Rp 10 triliun ini untuk tahun 2021, di tahun 2020 kita akan membelanjakan sebesar Rp 7 triliun. Tahun 2021 ‘kan itu banyaknya minta lagi tuh, ditotal dan direkap sebesar Rp 10 triliun,” tambahnya.
Dalam KOPDAR kali ini, Emil memberikan pemahaman terkait masalah pendampingan dari Kejaksaan Tinggi Jabar untuk para kepala daerah, di mana pola sebelumnya adalah TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah).
“TP4D sudah diberhentikan oleh pemerintah dan kami ingin buat yang sama dengan pola baru. Nantinya para kepala daerah ini mendefinisikan proyek-proyek strategis yang bakal dikawal oleh kejaksaan dan kami pun gak akan ragu membelanjakan anggaran serta tak khawatir jika ada hal-hal yang kurang baik secara hukum,” ucap Emil. [] Admin/Humas Pemdaprov Jabar
