Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto
BOGOR-KITA.com – Peristiwa dugaan suap yang ditangkap tangan oleh Walikota Bogor Bima Arya Arya Sugiarto, Senin (12/1) lalu betul-betul menjadi perhatian. Gara-gara kasus itu, rencana mutasi, rotasi dan promosi yang sedianya dilakukan, Rabu (14/1) gagal dilaksanakan.
Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Usmar Hariman memilih menunda mutasi guna lebih memikirkan secara serius orang-orang yang akan ditempatkan menduduki posisi di eselon 3 dan 4, pada semua SKPD pelayanan, terutama pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Bogor.
Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto menjelaskan, khusus untuk SKPD pada bidang pelayanan, penentuan orang-orangnya harus berdasarkan pertimbangan yang lebih mendasar. “Sampai hari ini, saya bersama Pak Wakil masih memikirkan orang-orang yang akan ditempatkan pada SKPD yang memiliki bidang pelayanan kepada masayarakat. Kejadian kemarin, memang pelajaran buat kita untuk menempatkan setiap PNS pada posisi yang tepat,” kata Bima seraya menambahkankarena itu rotasi, mutasi dan promosi baru akan dilakukan setelah evaluasi,” tegasnya.
Wakil Walikota Bogor, Usmar Hariman menambahkan, persoalan rotasi dan mutasi masih dalam proses untuk menata ulang BPPT-PM. “Sebenarnya sudah selesai, tapi karena kejadian kemarin, kita ingin melihat ulang,” katanya.
Terkait apakah biro jasa perizinan bisa berkeliaran di SKPD, Bima menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi. “Kemarin saya sampaikan kepada polisi untuk mengusut tuntas calo perizinan dan saya persilakan polisi mengembangkan penyidikan. Sedangkan untuk Inspektorat, saya sudah minta agar hasil penyelidikan yang dilakukan dilaporkan dalam minggu ini juga. Jika diketahui ada PNS yang terlibat dalam pengurusan izin, akan ada sanksi, mulai dari peringatan ringan, sedang dan berat,” jelas Bima. [] Harian PAKAR/Admin
