Kota Bogor

Pemkot Bogor dan KPP Pratama Jalin Kerjasama Pengawasan Pajak

BOGOR-KITA.com – Salah satu sumber pembangunan adalah berasal dari pajak. Maka upaya dari KPP Pratama Bogor sebagai institusi resmi yang memiliki kewajiban memungut pajak, senantiasa gencar melakukan sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan ini kepada seluruh wajib pajak termasuk kalangan pengusaha hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebab, di dalam OPD sendiri terdapat biaya yang masuk ke dalam belanja daerah.

Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman menerangkan hal itu seusai acara penandatanganan perjanjian kerja sama tentang koordinasi bimbingan dan pengawasan wajib pajak bendahara dan kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan potensi dan penerimaan pajak serta kepatuhan perpajakan di Kota Bogor antara KPP Pratama Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor, Kamis (30/11/2017). Kegiatan ini juga sekaligus sosialisasi perpajakan kepada bendahara di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot).Bogor.

Baca juga  Enam Kelurahan Terbaik Kota Bogor Ekspose Kinerja

“Belanja daerah itu sendiri terdiri dari belanja aparatur, belanja modal serta belanja barang dan jasa. Di dalam konteks itulah muncul kewajiban-kewajiban seperti PPN, PPh dan lainnya,” kata Usmar.

Semakin besar belanja daerah, ujarnya, seperti belanja langsung yang proporsinya harus terus ditingkatkan dan lebih besar atau minimal sama dengan belanja langsung. Maka proporsi pajak akan semakin besar lagi.

“Begitu pun halnya dengan pengawasannya otomatis. Karena kalau (pajak) tidak dibayarkan akan kena pidana. Hanya persoalannya yang di OPD itu sekarang bagaimana administrasinya bisa sama. Bagaimana cara pemungutannya itu bisa sama,” paparnya.

Meskipun dikatakan Usmar, sistem pembayaran pajak itu self assesment. “Menghitung sendiri, menyetor (pajaknya) sendiri,” pungkasnya.

Baca juga  Diklaim Warga, Camat: Lahan Puskesmas Pembantu di Griya Kencana Milik Pemkot Bogor

Acara yang berlangsung di Hotel Onih, Jalan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor itu turut dihadiri Sekda Kota Bogor Ade Sarip Hidayat, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Daud Nedo Darenoh dan Sekretaris Bapenda An An Andri Hikmat, Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Bogor Novy Hasbhy Munnawar serta Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Untung W. Maryono dan Heri Cahyono. []Admin

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top