Pemkab dan Pemprov Bahas Jalan Parung Panjang
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) untuk mencari solusi atas permasalahan jalur tambang Parung Panjang guna mengurangi risiko kecelakaan serta membahas rencana pembangunan jalur Puncak II.
Rakor ini berlangsung di Hotel Alana Sentul pada Rabu, 12 Februari 2025, dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedy Mulyadi, dan dihadiri oleh Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhendi Jaro Ade, Sekda Jabar, Kapolres Bogor, serta Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat.
Dalam pertemuan ini, Bupati Bogor terpilih, Rudy Susmanto, menekankan pentingnya komitmen bersama antara Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat dalam menangani kemacetan dan kecelakaan yang sering terjadi di jalur Parung Panjang. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung perbaikan jalan provinsi sepanjang 28,3 km, tetapi juga mengusulkan solusi jangka panjang, seperti pembangunan jalur alternatif berupa jalan tol atau jalan tambang non-berbayar, untuk mengurangi beban sosial dan ekonomi masyarakat sekitar.
“Jika jalur provinsi yang ada tetap digunakan tanpa perubahan, kami khawatir akan muncul bencana besar, baik dari segi keselamatan maupun dampak sosial ekonomi. Oleh karena itu, kami sangat berharap ada solusi jangka panjang yang dapat segera diterapkan,” ujar Rudy Susmanto.
Rudy juga menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Dedy Mulyadi yang dianggap memiliki perhatian besar terhadap masyarakat. Ia berharap pertemuan ini menghasilkan langkah konkret dalam menyelesaikan permasalahan jalur tambang, dengan tetap memperhatikan kepentingan warga dan melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk investor.
Sementara itu, Gubernur Jabar terpilih, Dedy Mulyadi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kebijakan yang memberikan izin tambang tanpa diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Menurutnya, kondisi ini telah menyebabkan banyak kecelakaan dan korban jiwa. Dedy menegaskan bahwa dengan kondisi fiskal Jawa Barat yang cukup kuat, pemerintah provinsi siap mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini.
“Kita harus serius dan optimis dalam menangani masalah ini, terutama dalam pengaturan jam operasional kendaraan tambang. Hari ini kita harus memutuskan agar aktivitas anak sekolah dan pekerja tidak terganggu oleh mobil tambang. Jangan sampai kondisi seperti di Parung Panjang terus berulang dan menambah korban. Kita harus bertindak cepat dan terukur demi kepentingan masyarakat,” tegas Dedy Mulyadi.
