PAD Turun 20 Persen, Bima Arya Instruksikan Bapenda Komparasi Kota se-Jawa Barat
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Wali Kota Bogor, Bima Arya didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Syarifah Sofiah, Kepala Bappeda Rudy Mashudi melakukan kunjungan rapat kerja ke kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, Rabu (5/5/2021). Rapat kerja ini membahas beberapa hal, tak terkecuali terkait penurunan PAD Kota Bogor di masa Pandemi Covid-19.
Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, secara umum PAD Kota Bogor turun 20 persen. Ia pun meminta Bapenda untuk membuat tren penurunan PAD dengan perspektif komparatif kota lain di Jawa Barat, seperti Depok, Bekasi, Bandung dan lainnya. Komparatif ini untuk melihat apakah PAD kota lain juga mengalami penurunan atau sebaliknya tidak terdampak.
“Saya juga sangat ingin ada perspektif yang analitikal karena ini kan data, angka ini harus kita analisis sebagai bahan kita membuat kebijakan ekonomi recovery sekaligus mengatasi Pandemi Covid-19,” tegas Bima dalam rilis Humas Pemkot Bogor, Selasa (11/5/2021).
Ia menuturkan, beberapa pajak daerah mengalami kenaikan seperti PBB-P2, namun untuk pajak hotel, hiburan dan parkir mengalami penurunan. Menurutnya penurunan pajak ketiga ini perlu dianalisis apakah terjadi saat ada momentum Ganjil-Genap atau hal lainnya. Analisis ini perlu agar dalam membuat kebijakan ekonomi recovery bisa sesuai dan tepat sasaran.
“Saya selalu bilang dimana-mana, di Kota Bogor ada urban farming, wisata alam dan lainnya, ini ada dampaknya tidak. Juga terkait prokes ini memerlukan analisis lintas sektoral. Ada kebijakan yang tidak terlalu terdampak PAD, jadi harus lebih analitikal, jangan hanya menargetkan PBB-P2, BPHTB tapi harus menaikan pajak hotel, restoran dan hiburan juga,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana mengatakan, terkait arahan dari wali kota, analisis komparatif penurunan PAD Kota Bogor dengan kota lain di Jawa Barat, secara umum PAD di setiap kota mengalami penurunan akibat pandemi.
“Analisis data untuk komparasi dengan kota lain, bisa melihat data yang tersedia di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jadi kita lihat ketersediaan data dulu baru melakukan komparasi dan kajian,” ujarnya.
Deni menuturkan, terhadap jenis-jenis pajak daerah yang mengalami penurunan pihaknya akan melakukan analisis, penurunannya disebabkan apa dan apa yang harus diupayakan dalam kebijakan ekonomi recovery dan rebound.
Menurutnya, tidak semua kebijakan yang dicanangkan menghasilkan PAD, namun kebijakan tersebut membantu masyarakat di masa Pandemi dan itu tugas pemerintah. Namun tetap diharapkan beberapa kebijakan bisa menghasilkan PAD.
“PAD Kota Bogor pada 2019 sudah mencapai Rp1,1 Triliun di 2020 PAD Kota Bogor turun akibat pandemi menjadi Rp 840 Miliar atau turun sekitar 20 persen,” tutupnya. [] Hari
