Kursi Wakil Bupati Bogor yang Kosong Kembali Jadi Bahan Pembicaraan

BOGOR-KITA.com – Kursi Wakil Bupati Bogor yang masih kosong kembali jadi bahan pembicaraan. Tidak tanggung tanggung, isu kursi wakil bupati yang kosong itu bahkan dijadikan tema Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pantaskan Kursi Wabup Diisi?

Berdasarkan informasi yang diperoleh BOGOR-KITA.com, FGD tersebut digelar di Gedung Tegar Beriman Pemkab Bogor, Selasa (15/11/2016).

Tampil berbicara Bupati Bogor Nurhayanti SH. Mm sebagai Keynote Speaker, Ketua DPRD Kab Bogor H. Ade Ruhendi SE., Ketua Koalisi Kerahmatan Hj. Ade Munawaroh SH. MH., Pengamat Kebijakan Publik Yusfitriadi Mpd. Ketua KPUD Kab Bogor Hariyanto Surbakti SH., Ketua Harian DPN Kampak RI Roy Sianipar SH., Kabag Perundang – Undangan Dirjen Otda Kemendagri RI Sukaca SH.Msi. dan Gregorius Djako SH sebagai moderator.

Pengamat politik yang juga dosen di Pasca Sarjana Fisip Universitas Nasional Jakarta, yang tinggal di Bojong, Dr TB Massa dalam percakapan dengan BOGOR-KITA.com melalui sambungan telepon, Senin (14/11/2016) malam, mengaku heran dengan pilihan tema FGD.

“Kok masih dibahas. Memangnya siapa lagi yang mempersoalkan, kan sudah tidak ada,” kata TB Massa yang sempat mengikuti secara intens isu tersebut ketika berkembang menjadi polemik.

Tema yang dibahas juga dinilainya mengada-ada. “Kok yang dibahas adalah soal pantas atau tidak pantas. Yang namanya kursi wakil bupati, jika kosong ya harus diisi sesuai peraturan perundang-undangan, kok dipertanyakan,” katanya.

Menurutnya, kalau pun isu yang sesungguhnya sudah dikupakan itu dibahas, maka yang dipertanyakan adalah mengapa kursi itu masih kosong. “Pertanyaan mendasarnya adalah, di mana letak masalahnya, kok sekian tahun belum juga tersisi. Siapa biang keroknya,” kata TB Massa sewot.

TB Massa kemudian mengutip pernyataan Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo yang dibacanya di berbagai media online, yang tegas-tegas menyatakan, bahwa kursi wakil bupati yang kosong merupakan jatah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Ketua Koalisi Kerahmatan. “Kok bisa pernyataan Menteri Dalam Negeri diabaikan begitu saja,” kata TB Massa lagi.

Yang pasti tema itu sudah usang. “Kalau mau bikin FGD seharusnya pilih tema yang lebih aktual, misalnya bagaimana realisasi Program Kabupaten Bogor Termaju, atau bagaimana rencana Pemerintah Kabupaten Bogor mengantisipasi akan eksodusnya warga Kota Jakarta ke Kabupaten Bogor. Masih banyaklah isu yang lebih penting ketimbang isu kursi wakil bupati yang kosong yang nota bene sudah dilupakan,” tandas TB Massa. [] KB-1



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *