Ingatkan Pemkot Soal Pemilihan Pejabat, DPS Sentil Kinerja Dua Dinas Ini
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Devie Prihartini Sultani, mengkritisi kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menjawab tantangan zaman.
Devie yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD Partai NasDem Kota Bogor menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya di tengah situasi efisiensi anggaran.
“Pemkot harus lebih serius dalam bekerja. Jangan hanya mengandalkan pola kerja yang bersifat rutinitas dan bersandar pada kebiasaan lama. Sudah saatnya ada terobosan baru, karena situasi sekarang menuntut pemerintah untuk adaptif dan solutif,” ujar Devie kepada media Rabu (30/4/2025).
Ia menyoroti bahwa postur anggaran Pemkot Bogor belum mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat. Menurutnya, anggaran yang berasal dari rakyat seharusnya dikembalikan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan yang merata.
“Jangan sampai anggaran habis hanya untuk kebutuhan birokrasi, tanpa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. Kita harus ingat bahwa anggaran ini milik rakyat, dan harus dikelola untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, wanita yang akrab disana DPS ini juga menyoroti kinerja dua Dinas yang ada di Pemkot Bogor diantaranya, Disparbud dan UMKM Harus Lebih Proaktif
Lebih lanjut, DPS meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor untuk lebih jeli melihat potensi destinasi wisata yang ada. Ia mencontohkan kawasan Suryakencana yang memiliki nilai historis dan budaya tinggi, namun belum dikelola secara optimal sebagai destinasi unggulan.
“Suryakencana memiliki kekhasan budaya Tionghoa yang kuat, dengan bangunan tua, ornamen, dan kuliner khas. Kawasan ini bisa dikembangkan menjadi destinasi wisata tematik ‘Chinatown’ yang menarik tidak hanya wisatawan lokal, tetapi juga mancanegara,” jelasnya.
Selain itu, DPS juga menekankan pentingnya peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah. Ia mengingatkan bahwa pembinaan tidak cukup hanya melalui pelatihan semata.
“Setelah pelatihan, harus ada langkah nyata berikutnya. Permodalan, pemasaran, hingga pendampingan menuju pasar nasional dan internasional harus dirancang secara konkret. Jangan hanya berhenti di teori,” ujarnya.
Ia juga menyoroti persoalan pengawasan anggaran yang menurutnya masih perlu diperketat. Intik itu, ia mendorong agar Pemkot Bogor lebih tegas dalam menangani kebocoran anggaran dan menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Pengawasan harus dijalankan secara serius. Jika ada penyimpangan, harus segera ditindak sesuai hukum yang berlaku. Jangan sampai praktik-praktik seperti ini terus terjadi dan merugikan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan Wali Kota Bogor agar cermat dalam menempatkan pejabat pada posisi strategis. Menurutnya, proses asesmen harus dilakukan secara objektif dan profesional.
“Penempatan pejabat harus berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan karena kedekatan personal atau faktor like and dislike. Jika ingin Pemkot berjalan maksimal, maka orang yang tepat harus berada di posisi yang tepat,” tutupnya. [] Ricky
