Kab. Bogor

Indikator Keberhasilan Pancakarsa: Pemkab Bogor Hapus Desa Tertinggal

diskusi pancakarsa

BOGOR-KITA.com, CIBINONG – Salah satu indikator keberhasilan Pancakarsa, mulai tahun ini tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Bogor.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Suryanto Putra dalam diskusi bertajuk “Tiga Tahun Pancakarsa” di Café Sukahati, Cibinong, Rabu (22/12/2021).

Dikatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor berhasil menghapus desa tertinggal setelah tiga tahun menjalankan program andalan Bupati Ade Yasin, bernama Pancakarsa.

Pancakarsa merupakan lima tekad Bupati Bogor Ade Yasin dalam menjalankan masa pengabdiannya pada 2018-2023, yaitu Karsa Bogor Cerdas, Karsa Bogor Sehat, Karsa Bogor Maju, Karsa Bogor Membangun, dan Karsa Bogor Berkeadaban.

Menurut Suryanto, Bupati Ade Yasin mampu menaikkan status 41 desa tertinggal menjadi desa berkembang dan desa maju sejak awal menjalankan roda pemerintahan pada tahun 2019 hingga akhir 2020.

Baca juga  Puskesmas Tanjungsari Optimalkan Program Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan KOPAJA

Kemudian, pada pertengahan 2021 sisa empat desa yang berstatus tertinggal juga naik status menjadi desa berkembang, yaitu Desa Cilaku di Kecamatan Tenjo, Wirajaya di Kecamatan Jasinga, serta Sukarasa dan Buanajaya di Kecamatan Tanjungsari.

Sementara, Anggota Tim Percepatan Pembangunan Strategis, Saepudin Muhtar di tempat yang sama menyebutkan bahwa sejak tahun 2018 dirinya yang masuk dalam tim perumus Pancakarsa melakukan kajian salah satunya mengenai infrastruktur di Kabupaten Bogor.

Hasil kajiannya, ada 38 persen jalan dengan kualitas yang kurang mantap. Menurutnya, jalan tersebut berada di pelosok sehingga tidak bisa dianggarkan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun oleh pemerintah daerah jika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Baca juga  Refleksi Sumpah Pemuda, Mahasiswa Rumpin Gelar Baksos di Desa Rabak

“Lalu terlahir Program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) untuk mengatasi infrastruktur yang bukan kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten,” kata Gus Udin sapaan akrabnya.

Gus Udin menyebutkan bahwa tahun ini Pemkab Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelontorkan Rp372 miliar untuk program Samisade di 415 desa guna menstimulasi pembangunan infrastruktur desa.

Kemudian, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman berharap Pemkab Bogor juga fokus terhadap program pemulihan ekonomi di sektor lain, seperti halnya sektor pertanian yang tidak terlalu terdampak pandemi COVID-19.

“Fokus sektor pertanian, seperti di Leuwiliang ekspor manggis, harus dirawat,” kata Usep.

Usep juga menyoroti desa di Kabupaten Bogor yang hanya bisa melakukan plagiasi program.

Baca juga  Ratusan Masyarakat Botim Pantau Sidang Paripurna

“Misal desa tidak punya potensi wisata mencontoh Bumdes lain yang punya sektor wisata,” lanjut dia.

Turut hadir pada diskusi itu, Sosiolog Pedesaan IPB University, Dr Sofyan Sjaf. [] Hari

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top