Hery Antasari Minta Dishub Selesaikan Persoalan Peralihan Transportasi Massal
BOGOR-KITA.com, BOGOR – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor menggelar apel besar Aparatur Sipil Negara (ASN) di halaman perkantoran Dishub Kota Bogor, Jalan Raya Tajur, Kecamatan Bogor Selatan, pada Jumat, (2/8/2024).
Dalam apel ini, Pj Wali Kota Bogor, Hery Antasari, menyampaikan agar jajaran Dishub sering turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan peralihan transportasi massal.
“Saat saya bertugas di Dishub Provinsi Jawa Barat, saya sedikit mengetahui permasalahan Dishub Kota Bogor. Saya juga beberapa kali pernah ke sini. Masalahnya masih sama, berkutat pada sarana prasarana dan aset. Karena ini masih aset Provinsi Jawa Barat, nanti coba kami komunikasikan dengan provinsi,” ungkap Hery kepada wartawan.
Hery melanjutkan, pihaknya tidak punya kapasitas untuk meningkatkan kualitas bangunan karena asetnya masih milik Provinsi Jawa Barat. Komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat dan kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat akan segera dilakukan mengenai hal ini.
“Intinya, ada beberapa fokus yang ingin saya pesankan kepada Dishub di periode 2024 ini yang kebetulan satu timeline dengan masa periode Pj saya,” terang Hery.
Hery menjelaskan, salah satunya adalah kajian transportasi alternatif publik. Kota Bogor tengah berupaya menghentikan izin Angkot dan mengurangi jumlah Angkot melalui konversi. Namun, belum ada alternatif transportasi untuk masyarakat yang masih bermobilisasi menggunakan Angkot.
“Kasihan masyarakat pengguna Angkot, nanti mau pakai apa mereka? Kalau tambah macet akan jadi masalah baru. Itu pesan saya, terus dikaji paling tidak tahun 2025 bisa mengeksekusi langkah-langkah konkretnya,” jelasnya.
Hery memaparkan, di tahun 2025 diharapkan ada konsep-konsep baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya transportasi. Kedua, soal perparkiran dan dukungan di lapangan, para ASN harus turun ke lapangan dan tidak selalu mengandalkan PPPK dan PKWT.
“Saya arahkan ke depan untuk pemetaan masalah di lapangan, bergantian jangan hanya bidang lalu lintas, tapi dari bidang lain juga ikut ke lapangan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra, mengatakan bahwa harapan Pj Wali Kota adalah agar Dishub yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetap menjaga sikap dan mental.
“arus disikapi dengan baik, tidak tersulut atau terpancing, tapi bekerja dengan baik. Terkait penataan dan transformasi public transport, perlu ditindaklanjuti pengurangan jumlah Angkot dan memikirkan penggantiannya,” tegas Marse.
Marse menambahkan, setelah jumlah Angkot ideal, masyarakat harus terlayani dengan public transport yang lebih baik. Dishub akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Provinsi Jawa Barat.
“Pak Pj Wali Kota siap membantu dan mendorong jika diperlukan untuk koordinasi terkait kewenangan. Kami berharap Pj Wali Kota bisa mendorong pemindahan aset dari Provinsi Jawa Barat ke Pemkot Bogor,” jelasnya.
“Terakhir, program di lapangan seperti penataan lalu lintas, perparkiran, dan titik-titik rawan kemacetan sedang kami tindaklanjuti bersama,” pungkasnya. [] Ricky
