BOGOR-KITA.com, JAKARTA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon memimpin pertemuan Asian Parliamentary Assembly ke-12, di Antalya, Turki, pada 13-18 Desember 2019.
Dalam pertemuan, Delegasi DPR RI mengikuti sidang-sidang Standing Committee APA, yaitu komite politik, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta sosial dan budaya yang membahas mengenai berbagai draft resolusi yang berkaitan dengan ketiga komite tersebut.
Mengusung tema “The Role of Multilateral Cooperation among Asian Parliaments”, delegasi DPR RI membahas pentingnya pendekatan multilateral dalam mengatasi berbagai permasalahan, terkait politik, ekonomi, maupun sosial budaya, dan menolak segala bentuk aksi unilateralisme yang mengakibatkan ketidakstabilan dalam hubungan internasional negara-negara di Asia khususnya, dan dunia pada umumnya.
Asian Parliamentary Assembly (APA) telah menjadi forum bagi anggota parlemen Asia untuk bertukar pandangan, ide, dan pengalaman untuk mengembangkan strategi bersama mempromosikan perdamaian dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan di Asia.
“Pemberlakuan United Nations (UN) Charter atau Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 1945, menandai lahirnya multilateralisme dan landasan internasional untuk membangun sistem universal institusi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, tantangan yang kita hadapi saat ini jauh lebih kompleks daripada 50 tahun lalu, mulai dari persoalan perubahan iklim, migrasi massal, dan revolusi industri baru yang hanya dapat diselesaikan dengan upaya bersama oleh semua negara,” kata Fadli dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (16/12/2019).
Dalam sambutannya, Fadli Zon juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus menjaga perdamaian dan keamanan global sebagai bentuk kontribusi pada agenda pembangunan global.
“Untuk mencapai keberhasilan tersebut, kita harus mempraktikkan kebiasaan berdialog, inklusivitas, penyelesaian konflik secara damai, dan tidak menggunakan kekerasan.” ungkap Fadli Zon.
Di UN Security Council Presidency pada Mei 2019, Indonesia secara terus-menerus menyuarakan hak-hak rakyat Palestina, termasuk mendorong pembentukan negara Palestina yang bebas, demokratis, dan makmur sebagai bagian dari komitmen kami untuk berpartisipasi dalam tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian, dan keadilan sosial.
“Selain itu, DPR RI mendukung resolusi konflik damai di Myanmar dan berkomitmen untuk mendukung pemulangan pengungsi Rohingya dan memastikan pengembalian para pengungsi dalam kondisi aman dan selamat,” kata Fadli Zon.
Dalam kesempatan tersebut, Fadli Zon menyatakan komitmen Indonesia mendukung perdamaian atas situasi yang terjadi di wilayah minoritas Muslim di Xinjiang.
“Sebagaimana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang telah mengamanatkan kita untuk memastikan bahwa setiap orang harus menikmati hak sipil dan politik, hak untuk hidup, kebebasan, berbicara, ekonomi, sosial dan budaya, dan juga hak atas jaminan sosial, kesehatan, dan pendidikan; kita berharap bahwa menumbuhkan ketahanan terhadap perdamaian berkelanjutan akan menjadi prioritas setiap parlemen di Asian Parliamentary Assembly, untuk memastikan semua orang hidup dengan bermartabat dan menikmati kebebasan dari ketakutan,” kata Fadli Zon.
“Pengalaman Indonesia sejalan dengan prinsip multilateralisme yang diterapkan melalui filosofi ‘Gotong Royong’ atau kerja sama gotong royong antar warga, yang berasal dari ideologi negara kami, yaitu Pancasila. Sebagai negara terdiri dari lebih dari 13.000 pulau dengan lebih 271 juta penduduk dari 300 kelompok etnis yang tinggal di 34 provinsi berbeda, kami menjunjung tinggi prinsip Bhinneka Tunggal Ika atau Unity in Diversity yang menekankan pada komitmen kesatuan tanpa keseragaman, dan keragaman tanpa fragmentasi.”
Selain itu, kata dia, sebagai pendiri ASEAN, Indonesia sangat percaya bahwa hanya melalui nilai-nilai mutlilateralisme, dunia ini akan lebih stabil, damai, dan sejahtera. “Kita juga secara aktif mendukung kemitraan yang efektif di antara anggota ASEAN, dan kemitraan antara ASEAN dan negara-negara lain serta mitra dialog,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu.
“Namun, belakangan ini kita menyaksikan adanya unilateralisme yang meningkat, baik dalam perdagangan, ekonomi, dan politik internasional, yang tentunya merongrong gagasan kerja sama global, yang telah menjadi prinsip kita untuk mencapai Agenda Pembangunan Global 2030,” kata dia.
Terlepas dari semua tantangan, multilateralisme tetap merupakan yang paling penting. Sistem kerja sama efektif yang mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam tujuan 17 menyatakan bahwa, SDGs hanya dapat diwujudkan dengan komitmen kuat untuk kemitraan dan kerja sama global.
“Multilateralisme membantu kita mengimplementasikan Paris Agreement secara efektif melalui komitmen bersama negara-negara dalam membatasi pemanasan global hingga di bawah 2° C dan mengejar upaya membatasinya hingga 1,5° C, serta tanggung jawab yang disepakati negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang dalam upaya mitigasi dan adaptasi iklim.”
Delegasi DPR RI yang turut mendampingi di antaranya Wakil Ketua BKSAP Charles Honoris (F-PDIP), Wakil Ketua BKSAP Putu Supadma Rudana (F-DEMOKRAT), Wakil ketua BKSAP Mardani Ali Sera (F-PKS), Wakil Ketua BKSAP Achmad Hafidz Thohir (F-PAN), dan Anggota BKSAP Sihar Sitorus (F-PDIP).[] Ipung
