DPRD Kota Bogor Minta BPBD dan Tirta Pakuan Gerak Cepat Atasi Krisis Air Bersih
BOGOR-KITA.com, BOGOR – DPRD Kota Bogor meminta pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mempercepat penanganan krisis air bersih yang mulai meluas di sejumlah wilayah seiring dampak musim kemarau dan fenomena El Nino.
DPRD juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Perumda Tirta Pakuan untuk segera menyalurkan bantuan kepada warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Nur Muhammad, mengatakan pihaknya telah menerima laporan adanya beberapa kawasan yang mulai mengalami kekeringan. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan air warga menipis, terutama di wilayah Kedunghalang dan Bubulak.
“BPBD sudah menyampaikan laporan bahwa ada beberapa wilayah yang mulai kehabisan air. Kami meminta agar bantuan segera diberikan kepada masyarakat yang terdampak,” ujar Fajar, Selasa (14/7/2026).
Sebagai langkah darurat, kata Fajar BPBD telah mendistribusikan air bersih ke lokasi terdampak. Menurutnya, lebih dari 1.000 liter air telah disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga di dua wilayah tersebut.
“Untuk Kedunghalang penanganannya sudah berjalan. Sementara kondisi di Bubulak masih terus dipantau dan kami menunggu perkembangan laporan di lapangan,” katanya.
Ia menilai potensi kekeringan pada tahun ini perlu diwaspadai karena musim kemarau diperkirakan berlangsung lebih panjang akibat pengaruh El Nino. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan memperbesar jumlah warga yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Karena itu, Fajar mengimbau masyarakat menggunakan air secara lebih hemat, terutama bagi warga yang masih bergantung pada sumur atau sumber air tanah.
Selain penyaluran bantuan air bersih, Komisi IV DPRD Kota Bogor juga mendorong adanya solusi jangka menengah. Salah satu usulan yang sedang disiapkan adalah pemberian fasilitas pemasangan sambungan air bersih baru secara gratis bagi warga di kawasan yang paling terdampak kekeringan.
“Kami akan mendorong Perumda Tirta Pakuan agar biaya pemasangan instalasi pipa baru bisa digratiskan bagi masyarakat yang benar-benar terdampak kekeringan,” tegasnya.
Fajar juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila terdapat lingkungan yang mulai mengalami krisis air bersih. Menurutnya, laporan secara kolektif akan memudahkan pemerintah dalam menentukan lokasi prioritas penyaluran bantuan.
“Kalau ada satu wilayah dengan sekitar 20 sampai 30 warga terdampak, segera laporkan ke BPBD agar bantuan air bersih bisa langsung dikirim,” pungkasnya. [] Ricky
