Dirjen Otda Akan Tegur DPRD Kabupaten Bogor Terkait Plt Bupati

Dirjen Otda Djohermansyah Djohan

BOGOR-KITA.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda) angkat bicara soal status Pelaksana tugas (Plt) Bupati Nurhayanti yang belum ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo kepada PAKAR, melalui komunikasi Black Berry Massanger (BBM),  Senin (15/12) mengatakan, sudah menandatangani surat Plt Bupati Nurhayanti.

“Sudah dikeluarkan, saya sudah tanda tangan,” kata Tjahyo Kumolo. Ketika ditanya apakah DPRD perlu menunggu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menggelar paripurna, Tjahyo tidak menjawab secara langsung. Mantan Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu hanya mengatakan, “ Sudah dikeluarkan Mendagri.”

Jawaban yang tegas datang dari Dirjen Otda Prof Dr Djohermansyah Djohan. “Tidak perlu menunggu (Perppu) itu,” kata Djohermansyah Djohan melalui pesan singkat SMS kepada PAKAR, Senin (15/12) sore. Ketika dikemukakan, DPRD masih menunda paripurna Plt Bupati Nurhayanti, Djohermansyah Djohan memberikan jawaban tegas, “DPRD akan kami tegur.”

Bungkam

Belum digelarnya paripurna Plt Bupati Nurhayanti untuk diajukan ke Gubernur Jawa Barat dan Mendagri agar secepatnya ditetapkan menjadi bupati definitive,  beberapa hari terakhir muncul menjadi pertanyaan dari berbagai kalangan. Salah satunya pengamat politik dari Universitas Djuanda, Dr Beddy Iriawan, menyempatkan diri menelpon wartawan PAKAR, ingin memberikan pernyataan pers. Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor, sebelumnya memang terkesan bungkam terkait paripurna. Anggota DPRD yang sempat dihubungi PAKAR melalui pesan singkat SMS sejak jumat pekan lalu, tetapi belum memberikan jawaban sampai sekarang, antara lain, anggota Fraksi PAN Permadi, Ketua Komisi IV dari Partai PKS Wasto Sumarno, Ketua dan Wakil Fraksi Pembangunan Rakyat, Yuyud Wahyudin dan Hendrayana.

Yang berhasil dimintai keterangan adalah Ketua Komisi I Kukuh Basuki dari Fraksi Gerindra, Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PPP Ade Munawroh Yasin dan Ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkar Ade Ruhendi. Kukuh Basuki mengatakan paripurna harus dipercepat untuk mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang selama ini stagnan. Ade Munawaroh berharap paripurna bisa cepat. Sedang Ade Ruhendi atau yang akrab disapa Ade Jaro mengatakan, dewan mengambil sikap hati-hati. Menurutnya, yang terpenting adalah hubungan harmonis antara legislative dan eksekutif yang sudah baik terjaga tetap baik, sebagaimana diberitakan PAKAR, Senin (15/12).

Pada Senin (15/12), PAKAR coba kembali menghubungi sejumlah anggota DPRD. Rifdian Surya Darma dari Fraksi PPP, yang dimintai komentar, menjawab, “Tanya sama pimpinan. Pimpinan ada empat, coba tanya,” katanya melalui BBM.

Egi Gunadhi Wibhawa dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengatakan, pelu konsultasi terlebih dahulu dengan kementerian dalam negeri (Kemendagri), mengingat belum jelasnya pijakan aturan mengenai pengangkatan kepala daerah seiring dengan masih digodoknya Perppu Pilkada. Sedang Ketua DPC Partai Demokrat, Anton Suratto mengatakan, sikap Partai Demokrat sudah diserahkan sepenuhnya kepada tim penjaringan yang dibentuk untuk mengusulkan calon wakil bupati. “Untuk masalah Bupati atau Wakil Bupati, DPC Demokrat sudah menyerahkan kepada tim penjaringan, jadi silahkan tanya kepada Ketua Tim Penjaringan,” kata Anton.

Machiavelis

Dosen Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Djuanda, Bedi Iriawan Maksudi mengatakan, sikap melambat-lambatkan paripurna Plt Nurhayanti menjadi bupati definitif merupakan langkah keliru. “Harus diingat DPRD merupakan bagian dari pemerintahan yang hanya memiliki tiga fungsi lokal, beda dengan DPR RI yang memang sebuah badan legislasi yang berlaku secara nasional,” paparnya.

Bedi menambahkan, sikap dewan yang menunda-nunda paripurna itu, tidak beralasan, karena Perppu juga digunakan DPRD DKI Jakarta untuk menggelar paripurna Plt Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahya Purnama, alias Ahok.

“Mereka jangan Machiavelis yang menghalalkan segala cara, dengan membelakangkan pentingnya percepatan pembangunan untuk kepentingan rakyat Kabupaten Bogor,” kata Beddy.

Ingat, kata Beddy,  mereka (dewan-Red) dipilih oleh rakyat, maka dahulukan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi. “Jangan cederai masyarakat yang sudah memilih Bupati dan wakilnya,” katanya.

Bedi juga mengkritisi soal inisiatif dewan yang akan berkonsultasi ke Depdagri. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari ketidakpahaman akan aturan yang berlaku. “Intinya jangan hambat kesejahteraan masyarakat, bupati sebagai pemegang tampuk kebijakan harus segera didefinitifkan,” tandasnya.

Pengacara Rachmat Yasin (RY), Pilipus Tarigan, yang dihubungi terpisah, juga mengatakan, DPRD Kabupaten Bogor tidak perlu menunggu Perppu untuk menggelar paripurna Plt Bupati. Perppu, katanya, sifatnya implementatif, dalam arti sudah dapat dilaksanakan sebelum dicabut atau ditetapkan menjadi undang-undang.

Dalam catatan PAKAR, status Perppu Pilkada itu sendiri, diperkirakan akan ditetapkan menjadi Undang-Undang menyusul langkah Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berbalik menyatakan mendukung Perppu Pilkada. Sikap baru SBY ini diikuti oeh Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Ketua Umum PPP kubu Surya Darma Ali, Djan Faridz, bahkan tidak hanya mengeluarkan pernyataan terindikasi mendukung Perppu, tetapi juga sinyal bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dari awal menentang pilkada melalui DPRD. [] Harian PAKAR/Admin



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *