BOGOR-KITA.com, BOGOR – Dengan menolaknya para PKL Lawang Seketeng-Pedati untuk direlokasi pada 6 Maret, berarti ada yang salah dari kebijakan Walikota Bogor Bima Arya.
Hal tersebut dikemukakan Direktur Democracy Electoral and Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi kepada BOGOR-KITA.com, Sabtu (29/2/2020) menanggapi ketegangan antara Pemerintah Kota Bogor dengan PKL Lawang Seketeng-Pedati terkait jadwal relokasi.
“Entah dari perencanaan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan. Kalau dilihat dari masalahnya, jelas sejak awal perencanaan kebijakan sudah salah, sehingga secara otomatis dalam pelaksanaanya pun akan salah,” kata Yusfitriadi.
Ia berujar dalam perencanaanya Pemkot tidak pernah merencanakan secara matang, sesuai dengan situasi para pedagang dan otomatis tidak melibatkan para pedagang dalam perencanaanya.
Sehingga, menurut Yusfitriadi, sangat wajar ketika relokasi pada bulan Maret itu ditolak oleh para PKL Lawang Saketeng-Pedati.
Yusfitriadi mempertanyakan keberpihakan pemkot Bogor kepada masyarakat.
“Sekarang tinggal pertanyaanya adalah, apakah kebijakan pemkot tersebut berpihak kepada masyarakat atau kepada yang lain,misalnya pengusaha investasi yang akan memanfaatkan lahan tersebut, bahkan mungkin hanya untuk kepentingan pemkot semata,” kata dia.
Ia berpesan kalau kebijakan pemkot akan berpihak kepada masyarakat PKL, maka libatkanlah representasi PKL tersebut dalam mengambil kebijakan, sehingga kebijakan dibuat dan diimplementasikan bukan tidak akan berpihak kepada kepentingan siapapun.
“Ketika pemkot dalam mengambil sebuah kebijakan tidak partisipastif, maka sudah bisa dipastikan kebijakan tersebut sarat atas kepentingan perorangan atau kelompok terntentu. Saya meminta pemkot bogor untuk bisa mempertimbangakan alasan rasional dan realistis atas penolakan rekokasi PKL tanggal 6 maret besok, jika kebijakan memang dibuat sebagai upaya menata PKL demi peningkatan ekonomi masyarakat,” tandasnya.[] Hari
