Kota Bogor

Dialog dengan 2 Menteri, Bima Arya Tetap Belum Puas Substansi UU Cipta Kerja

BOGOR-KITA.oom, BOGOR –  Wali Kota Bogor Bima Arya bersama kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) berdialog secara daring dengan dua menteri terkait Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law, Kamis (22/10/2020).

Bima Arya mengikuti dialog dari Balai Kota Bogor.

Bima Arya yang juga Wakil Ketua Apeksi sebelumnya memang sempat berucap bahwa, UU Cipta Kerja  banyak mngambil kewenangan daerah, tetapi belum pernah ada dialog oleh DPR RI.

Dua menteri yang berdialog dengan Apeksi adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Usai dialog, Bima Arya tetap belum puas.

Bima mengatakan, para kepala daerah banyak memberikan catatan terutama terkait dengan kewenangan daerah yang berkurang.

“Kami melihat ada catatan-catatan yang harus diselesaikan lewat aturan-aturan turunannya. Seperti proses perizinan flow-nya belum jelas, karena kewenangan menetapkan Amdal tidak lagi di pemerintah daerah. Tapi sejauh mana pemerintah daerah masih bisa melakukan fungsi kontrol terhadap lingkungan hidup,” ungkap Bima.

Baca juga  Ratusan Pelari dan Pesepeda Meriahkan Peresmian Pedestrian

Kemudian, lanjut Bima, ada pasal tentang program strategis nasional yang bisa menabrak Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah.

“Itu juga kami belum mendapatkan penjelasan. Tadi juga menurut Pak Menteri akan ada diskresi dari kepala daerah untuk membatalkan itu, tetapi ruang diskresinya di mana, rumusannya seperti apa di peraturan pemerintahnya, Itu belum jelas,” kata Bima.

Bima juga menyebut soal Mall Pelayanan Publik (MPP).

“Tentang Mall Pelayanan Publik (MPP). Banyak daerah MPP-nya sudah bagus. Tapi sekarang ditarik lagi ke pusat melalui Online Single Submission (OSS). Sejauh mana OSS ini bisa memastikan standarnya sama. Kami di daerah sudah ada standarnya, waktunya, biayanya dan lain-lain. Kalau di tarik ke pusat gimana? Tadi Kepala BKPM menyebutkan akan dibangun sistem yang baru. Tapi kami masih belum dapat penjelasannya,” tambah Bima.

Ia juga mempertanyakan bagaimana apabila OSS itu mengizinkan berdirinya unit usaha, tetapi secara sosial kemudian ada persoalan di situ.

“Saya melihat bahwa tujuannya baik untuk investasi. Tapi investasi itu harus dipahami bukan sekadar konteks ekonomi. Tapi harus dilihat sebagai ekosistem lingkungan, ya sosial, budaya, harus diperhatikan juga. Bukan hanya menambah pundi-pundi saja tapi ada aspek lain,” terangnya.

Baca juga  Bima Pastikan Tidak Ada Penggusuran di Pulo Geulis

Intinya, kata Bima, banyak sekali catatan dari kami para kepala daerah.

“Kami menyambut baik itikad atau niat dari pemerintah pusat untuk melibatkan Apeksi dalam pembahasan aturan turunannya. Segera kami akan diberikan draft dari RPP. kemudian kami segera juga akan menyampaikan catatan kami. Di Kota Bogor kami buat catatan tentang semua klaster dalam beberapa hari ini rampung. Kita akan kompilasi dengan masukan dari seluruh Indonesia. Jadi, Apeksi ini sikapnya konstruktif. Kita kritisi pasal-pasal secara substantif,” tandasnya.

Di Kota Bogor, kata Bima, telah dibentuk tim khusus yang beranggotakan 23 orang untuk mengkaji semua bidang.

“Semua dikaji, urusan transportasi, buruh, UMKM, tata ruang, lingkungan, dan lain-lain. Dalam beberapa hari ke depan akan rampung, ini akan kita serahkan ke Apeksi untuk dikompilasi lalu diserahkan kepada kementerian terkait. Rekomendasi rumusan aturan turunan, PP atau Keppres,” pungkas Bima. [] Hari/Prokompim

 

Klik untuk berkomentar

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

To Top