Dalam Pelayanan Pendidikan, Tidak Boleh Ada Pungutan yang Dipaksakan

Dalam Pelayanan Pendidikan, Tidak Boleh Ada Pungutan yang Dipaksakan

BOGOR-KITA.com – Dalam Obrolan Santai Mencari Solusi (OBSESI) di Aula Graha Pena Radar Bogor, Selasa (27/12/2016), Wali Kota Bogor, Bima Arya sempat mengisahkan pengalamannya saat Kota Bogor pertama kali melaksanakan penerimaan siswa baru melalui sistem online. “Awalnya saya sempat terkejut karena harus membuat kesepakatan khusus terkait pelaksanaan penerimaan siswa secara online,” katanya. Ketika penerimaan mulai berjalan, “Saya baru mengerti dan paham karena sistem online ini menutup kemungkinan ada titip menitip dari siapapun,” lanjutnya.

Namun diakuinya, penerapan di awal tidak semudah yang dibayangkan. Tapi dirinya menegaskan, sistem ini harus terus berjalan dengan kelemahan yang akan diperbaiki. Apalagi tidak semua daerah juga sukses menjalankan sistem penerimaan secara online. Selain itu komitmen Pemkot Bogor dalam peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan menjadi hal yang tidak kalah penting untuk dilakukan. Begitu pula penempatan seseorang menjadi Kepala Dinas Pendidikan menjadi penting. “Saya lebih memilih orang yang memiliki integritas dan memiliki fighting spirit kuat terhadap korupsi,” tegasnya.

Terkait pungutan-pungutan yang masih ada di sekolah, menurutnya perlu ada koridor yang jelas dan ketegasan dari Dinas Pendidikan. Pada dasarnya tidak boleh ada pungutan yang dipaksakan atau yang sifatnya wajib. “Harus bersifat sukarela karena jika dalam hal ini kita tidak tegas, maka sistem pendidikan kita akan hancur,” lanjutnya

Sementara itu Ketua KPK RI Periode 2011-2015, Abraham Samad menekankan tentang perlunya peran masyarakat sebagai pengawas, agar sistem pendidikan tidak terciderai oleh korupsi dan bisa berjalan dengan baik. “Jika tidak ada pengawasan maka kualitas pendidikan akan turun dan harga pendidikan akan mahal,” katanya.

Menyinggung tentang pendidikan karakter, Samad memandang hal sebagai hal yang utama demi terciptanya generasi yang berintegritas. Untuk itu KPK mulai memasukan pelajaran terkait pengetahuan korupsi ke dalam kurikulum pendidikan. Menurutnya, melalui pendidikan karakter sejak usia dini yang mengedepankan nilai-nilai kejujuran, bertanggungjawab, disiplin dan berbasis keluarga maka nanti akan hadir generasi harapan yang membuat Indonesia baru. “Itulah harapan kita,” pungkas Abraham Samad. [] Admin



Bogor-Kita.com - Sejak 2010


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *