BOGOR-KITA.com – Angka kemiskinan di Kota Bogor 2017 turun menjadi 7,11 persen dari sebelumnya di 2016 berada diangka 7,29 persen. Penurunan ini juga melewati target yang ditetapkan yakni 7,18. Meski mengalami penurunan tingkat kemiskinan angka ini masih besar jika dibandingkan kota lain di Jawa Barat, seperti Kota Bandung 4,17 persen dan Kota Depok 2,3 persen.
“Ini perlu perhatian ditambah indeks kesenjangan Kota Bogor juga mencapai 0,431 jauh diatas indeks Jawa barat 0,393 dan nasional 0,391. Artinya yang miskin makin miskin dan kaya makin kaya,” ujar Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kota Bogor Rudiyana seusai Rakor Tim Koordinator Pengendalian Kemiskinan Daerah (TKPKD) di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Kamis (03/05/2018).
Rudiyana mengatakan, masalah ketimpangan rasio kesenjangan ini dikhawatirkan karena adanya bantuan intervensi yang tidak tepat sasaran. Padahal bantuan tersebut menjadi andalan dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tetapi sepertinya bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Raskin malah diterima orang yang mampu sehingga terjadi ketimpangan indek rasio.
“Kami percaya perlu ada perbaikan data. Sebab master data yang digunakan yakni Basis Data Terpadu (BDT) 2015. BDT dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mana seluruh daerah menerima hasilnya, termasuk Kota Bogor,” tuturnya.
Ia menjelaskan, pada hasil BDP 2015 terjadi kenaikan jumlah sasaran warga miskin menjadi dua kali lipat atau sekitar 71 ribu. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor pernah mencoba mengklarifikasi ke TNP2K dan ternyata BDP ini masih bisa verifikasi dan validasi (verivali) kembali oleh daerah sesuai regulasi Kemensos Nomor 28 Tahun 2017.
“Saat Dinsos Kota Bogor sedang melakukan verivali BDT 2015. Semoga dengan verivali dapat memperbaiki data kemiskinan menjadi data yang valid, akurat dan terpercaya sehingga dapat mengembalikan bantuan itu kepada yang tepat sasaran dan bisa membantu rakyat miskin. Selain juga agar dapat menurunkan angka kemiskinan dan bisa menurunkan indeks kesenjangannya,” jelasnya.
Dia menambahkan, kunci dari verivali ini ada di musyawarah kelurahan. Yakni seluruh elemen masyarakat dikumpulkan di kelurahan membuka data kemiskinan dan dibedah semuanya. Jadi harus ada ketegasan juga kalau yang memang tidak berhak langsung dicoret dan diberikan ke warga yang memang membutuhkan. Kemiskinan dan kesenjangan tidak akan selesai kalau dari bawahnya masih saling mengedepankan ego.
“Harapan kami verivali menghasilkan data yang akurat untuk kemudian diajukan ke Kemensos. Sebab anggaran untuk penanggulangan kemiskinan mencapai ratusan miliar sehingga sangat disayangkan jika tidak tepat sasaran,”katanya. []Admin
